Publik mempertanyakan efektivitas penanganan banjir karena meski telah ada proyek perbaikan drainase, genangan justru masih terjadi di kawasan permukiman dan jalan utama.
Kondisi ini menimbulkan keresahan dan menuntut adanya percepatan penanganan secara lebih serius.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengakui bahwa banjir masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara menyeluruh.
“Sampai hari ini, masyarakat masih menyampaikan keluhan soal banjir. Ini masalah yang rutin dan belum tuntas walaupun sudah ada progres perbaikan drainase,” katanya, Senin (01/12/2025).
Fuad menilai langkah Pemkot Samarinda sudah berada di jalur yang benar, tetapi membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar untuk menyentuh titik-titik rawan yang hingga kini belum mendapat penanganan signifikan.
“Perbaikan itu perlu waktu, tapi kita juga harus realistis melihat kondisi di lapangan. Ada titik-titik banjir yang belum tersentuh anggaran. Jadi memang harus ada penambahan anggaran khusus,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penanganan banjir tidak boleh bersifat parsial. Modernisasi drainase, penataan sungai, hingga pengawasan daerah rawan sedimentasi harus menjadi satu kesatuan program berkelanjutan.
“Ini persoalan serius. Banjir di Samarinda bisa sangat parah kalau tidak ditangani komprehensif, apalagi sekarang curah hujan sulit diprediksi,” ujarnya.
Fuad juga mengingatkan bahwa penanganan banjir adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas.
“Masyarakat butuh kepastian bahwa masalah banjir ini ditangani secara serius. Pemerintah harus responsif karena dampaknya besar bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” tutupnya.(Adv/DprdKaltim)
Editor : Uways Alqadrie