KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Pelaksanaan program pengerukan perairan di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan DPRD Kaltim. Sejumlah masyarakat dan pihak terkait menanyakan kelanjutan pengerukan serta siapa pihak yang bertanggung jawab atas proses tersebut.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan bahwa meskipun DPRD Kaltim memantau isu ini, sebagian besar kewenangan pengerukan berada di tangan Kementerian Perhubungan.
Hal ini membuat DPRD hanya bisa memberikan dukungan pengawasan dan memastikan koordinasi antara provinsi dan kementerian berjalan baik.
“Setahu saya memang ada beberapa kewenangan kita, tapi sebagian besar kewenangannya dari Kementerian Perhubungan. Untuk program Gubernur, ini belum dapat informasi secara lengkap,” ujar Salehuddin, Senin (08/12/2025).
Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu informasi resmi terkait jadwal dan lokasi pengerukan dari pihak terkait, agar setiap kegiatan bisa terlaksana sesuai rencana dan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.
“Kalau untuk pengerukan, sampai sekarang mohon maaf, informasinya belum dapat. Kita tunggu koordinasi lebih lanjut supaya semua jelas,” jelasnya.
Salehuddin menegaskan DPRD Kaltim tetap berkomitmen memantau dan mengawal pengerukan yang menjadi kepentingan publik, terutama di wilayah yang menjadi kewenangan provinsi, seperti di Kubar dan Mahulu.
DPRD juga memastikan aspirasi masyarakat tetap diperhatikan dalam setiap keputusan terkait pengerukan.
“Kita fokuskan di mana kewenangan kita, termasuk prioritas di Kubar dan Mahulu. Namun untuk sebagian besar lokasi, memang Kemenhub yang menentukan,” tutupnya.
Dengan pengawasan yang terstruktur, DPRD berharap pengerukan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi kelancaran transportasi perairan serta kegiatan ekonomi masyarakat.(Adv/DprdKaltim)
Editor : Uways Alqadrie