KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyatakan bahwa rencana pendirian empat SMA baru di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak hanya bergantung pada kesiapan lahan dan fasilitas, tetapi juga harus mempertimbangkan ketersediaan guru serta kemampuan pembiayaan daerah.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, setelah menerima paparan dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III.
Menurut Darlis, salah satu masalah besar dalam pendirian sekolah baru di Kaltim adalah jumlah siswa yang sering tidak sesuai, bahkan sangat kecil.
“Kendala kita di Kaltim itu salah satu faktor adalah kadang-kadang jumlah siswanya tidak sesuai atau sangat kecil,” jelasnya, Senin (12/8/2025).
Baca Juga: DPRD Kaltim Soroti Pengerukan Sedimen Sungai Mahakam, Subandi Tegaskan untuk Kepentingan Umum
Kondisi ini membuat sekolah yang dibangun terkadang tidak efektif dan hanya memenuhi anggaran daerah.
Selain itu, DPRD juga menyoroti persoalan tenaga pengajar yang sering muncul dalam pendirian SMA baru. Darlis menekankan bahwa pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan guru sebelum sekolah dibuka.
“Jangan sampai sekolahnya dibikin tapi tenaga pengajarnya tidak ada atau sangat kurang. Itu percuma kan?” tegasnya.
Tak hanya itu, kemampuan anggaran daerah juga menjadi hal yang sangat krusial. Penganggaran untuk membangun dan mengoperasikan sekolah baru membutuhkan biaya besar, sementara beban APBD Kaltim saat ini dinilai sangat berat.
“Penganggaran ini kan membebani APBD sangat berat sekali. Jadi kita minta agar Dinas Pendidikan mengkaji betul-betul pembangunan SMA itu,” jelasnya.
Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Evaluasi Kinerja OPD, Salehuddin: Realisasi Anggaran Harus Maksimal
DPRD ingin memastikan bahwa pendirian sekolah tidak menimbulkan kesulitan pendanaan di kemudian hari. Darlis menegaskan, Komisi IV akan terus mengawali proses kajian hingga keputusan final yang ditetapkan.
Pendirian SMA baru diharapkan dapat meningkatkan pemerataan akses pendidikan, namun harus dilakukan dengan perhitungan yang matang agar tidak menimbulkan masalah struktural baru.
Pemerintah provinsi diminta segera menyiapkan analisis meliputi meliputi kebutuhan siswa, tenaga pendidik, sarana prasarana, hingga proyeksi pembiayaan jangka panjang.(Adv/DprdKaltim)
Editor : Uways Alqadrie