KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Polemik di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin memuncak menyusul keputusan Rapat Pleno Syuriah PBNU yang menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU, menggantikan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Penetapan ini dilakukan dalam rapat yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12) malam.
Di sisi lain, kubu Gus Yahya secara terbuka menyuarakan klaim bahwa mayoritas fungsionaris PBNU menolak wacana pemakzulan Ketua Umum. Mereka menyatakan kesetiaan penuh pada seruan dari Forum Sesepuh dan Mustasyar NU yang sebelumnya mengimbau agar segala konflik organisasi dihentikan dan diselesaikan melalui mekanisme yang benar.
Sekretaris Jenderal PBNU, Amin Said Husni, menegaskan bahwa sebagian besar pengurus tetap loyal dan patuh pada seruan para kiai sepuh.
Baca Juga: PBNU Tunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Pejabat Ketum Sementara, Target Muktamar 2026 Dipercepat
Sebelumnya, pada 6 Desember, Forum Sesepuh dan Mustasyar yang bertemu di Pesantren Tebuireng telah menyatakan bahwa keputusan Rapat Harian Syuriah untuk memakzulkan Ketua Umum adalah tidak sah karena dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.
Amin Said Husni mengklaim penolakan mayoritas pengurus tersebut tercermin dari minimnya kehadiran dalam Rapat Pleno PBNU di Hotel Sultan, Selasa malam. Dari total 216 anggota pleno yang semestinya hadir, hanya 58 orang (sekitar 26 persen) yang datang, jauh di bawah batas kuorum.
Berdasarkan data yang ia peroleh, unsur Mustasyar hanya dihadiri 2 dari 29 orang; Syuriah 20 dari 53 orang; Tanfidziyah 22 dari 62 orang; dan A'wan 7 dari 40 orang. Begitu pula dengan Lembaga PBNU yang hanya diwakili 5 dari 18 lembaga, dan Badan Otonom (Banom) hanya 2 dari 14 Banom.
"Ini mengindikasikan bahwa lebih dari tiga perempat anggota memilih absen, sebuah sinyal jelas bahwa upaya pemakzulan ini tidak didukung luas di internal PBNU," kata Amin Said.
Baca Juga: Polemik Ketum PBNU Memanas, Gus Yahya Ngotot 'Sah', PBNU Siapkan Pleno Pilih Penjabat Baru
Rapat Pleno 9 Desember itu sendiri merupakan tindak lanjut dari undangan pada 2 Desember yang diagendakan untuk menetapkan Pj Ketua Umum PBNU tanpa melibatkan Ketua Umum yang sedang menjabat. Padahal, Forum Sesepuh dan Mustasyar telah meminta agar agenda ini ditunda sementara sampai persoalan organisasi dapat diselesaikan sesuai AD/ART.
Sementara itu, KH Zulfa Mustofa, setelah resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, menyatakan tidak ingin menjadi bagian dari konflik yang telah terjadi.
Dalam konferensi pers menjelang tengah malam, Zulfa menegaskan ambisinya untuk menjadi solusi bagi organisasi di masa depan.
"Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak berniat menjadi bagian dari konflik masa lalu. Sebaliknya, saya ingin menjadi solusi bagi jam'iyah ini untuk masa depan," ucap Zulfa dalam pernyataan perdananya.(*)
Editor : Thomas Priyandoko