KALTIMPOST.ID-Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mencatatkan capaian positif pada Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam survei yang melibatkan 657 institusi dan 837.693 responden tersebut, Kemenko PM meraih skor 82,61.
Angka itu menempatkan kementerian yang dipimpin Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam kategori lembaga dengan tingkat integritas tinggi.
Cak Imin menilai capaian itu bukan sekadar angka, tetapi wujud komitmen kementeriannya membangun tata kelola pemberdayaan masyarakat yang bersih dan akuntabel.
“Pemberdayaan hanya mungkin berjalan jika integritas dijaga sejak awal. Setiap rupiah anggaran negara harus sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa kompromi,” tegasnya.
SPI KPK membagi penilaian dalam tiga kategori: rentan (skor di bawah 73), waspada (73–78), dan terjaga (di atas 78).
Selain menjadi barometer integritas lembaga, survei ini digunakan untuk memetakan titik rawan korupsi dan kebutuhan perbaikan prosedur pemerintahan.
Menurutnya, tindak lanjut hasil survei menjadi bagian terpenting dari upaya peningkatan integritas.
“Integritas tidak berhenti pada skor. Yang menentukan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem, menutup celah penyimpangan, dan membangun budaya kerja yang benar-benar akuntabel,” ucapnya.
Kemenko PM juga memperkuat pemanfaatan data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program pemberdayaan lebih tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan program pemerintah.
“Pemberdayaan itu transparan. Pemerintahan harus terbuka, partisipatif, dan berbasis data. Masyarakat perlu ikut mengawasi agar setiap program tepat sasaran,” lanjutnya.
Tahun 2026 ditetapkan sebagai tahun konsolidasi untuk memperkuat tindak lanjut SPI secara lebih sistematis.
Kemenko PM menargetkan perbaikan tata kelola dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Integritas adalah fondasi pemberdayaan. Tanpa integritas, sebesar apa pun programnya tidak akan menghadirkan keadilan dan manfaat bagi rakyat,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.