KALTIMPOST.ID-Komisi X DPR RI menyoroti serius dampak besar banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terhadap layanan pendidikan.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan anak-anak yang terdampak bencana kehilangan hak pendidikan mereka.
Dalam rapat kerja (raker) bersama Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan BRIN pada 8 Desember 2025, Komisi X memaparkan data sementara yang menunjukkan besarnya kerusakan sektor pendidikan.
Sebanyak 2.798 sekolah terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, dan lebih dari 600 ribu siswa mengalami gangguan proses belajar.
Di tingkat perguruan tinggi, 60 kampus juga mencatatkan kerusakan fasilitas yang menyebabkan aktivitas akademik terhenti.
Hetifah menyebut kondisi tersebut menggambarkan rendahnya ketahanan sistem pendidikan Indonesia terhadap bencana.
Ia menegaskan bahwa prioritas negara adalah memastikan pembelajaran dapat kembali berlangsung secepat mungkin, meskipun melalui ruang darurat, tenda, atau balai desa. “Yang tidak boleh terjadi adalah hilangnya ritme belajar anak-anak kita,” ujarnya.
Komisi X DPR mendesak pemerintah mempercepat pemulihan pendidikan melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Rehabilitasi sekolah diminta tidak terhambat prosedur birokrasi yang panjang, mengingat kebutuhan belajar masyarakat harus segera dipenuhi.
Dalam pernyataannya, politikus Partai Golkar itu merinci delapan langkah mendesak yang harus dilakukan negara.
Mulai membuka kembali kegiatan belajar tanpa menunggu gedung selesai diperbaiki, membangun sekolah dengan standar tahan bencana, hingga menyediakan layanan psikososial bagi siswa dan guru.
Perlengkapan belajar dasar juga harus segera dipenuhi, termasuk buku, seragam, alat tulis, dan gawai.
Selain itu, Komisi X DPR mendorong adanya relaksasi aturan pendidikan, penyederhanaan administrasi, percepatan bantuan operasional, serta pemberian pembebasan UKT atau beasiswa bagi mahasiswa yang keluarga mereka terdampak bencana. Guru, dosen, dan tenaga kependidikan juga diusulkan menerima bantuan sosial.
Koordinasi lintas kementerian diminta berjalan dengan satu komando yang jelas agar pemulihan berlangsung cepat dan terarah.
“Anak-anak Sumatra sudah kehilangan banyak hal akibat bencana. Jangan biarkan mereka kehilangan hak pendidikannya. Negara wajib hadir,” tegas wakil rakyat asal Kaltim itu.
Komisi X DPR mendesak mitra kementerian terkait untuk memastikan seluruh kebijakan pemulihan benar-benar berpihak pada anak-anak dan masa depan pendidikan di wilayah terdampak. (rd)
Editor : Romdani.