Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (Hamas) menegaskan, seluruh mekanisme pemilihan harus menjamin keterlibatan semua unsur fraksi. Ia menilai kondisi ketua Komisi I yang sedang sakit selama lebih dari lima bulan menjadi salah satu penyebab terjadinya persoalan ini.
Hamas menjelaskan bahwa secara internal, DPRD Kaltim sebenarnya telah melakukan koordinasi. Namun absennya ketua Komisi I saat proses pemilihan berlangsung membuat PKB merasa suaranya tidak masuk dalam penentuan skor penilaian.
“Kita ingin semua fraksi merasa terwakili. Kalau ada yang tidak tercakup karena kondisi tertentu, tentu ini perlu kita evaluasi,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh diabaikan karena menyangkut kredibilitas lembaga dalam menjalankan proses seleksi publik yang membutuhkan transparansi dan representasi politik.
Hamas menegaskan bahwa DPRD akan memanggil pihak Komisi I untuk mendalami bagaimana mekanisme berjalan dan apakah ada tahapan yang terlewat.
Di sisi lain, Hamas menilai bahwa persoalan ini harus diselesaikan secara internal lebih dulu sebelum muncul di ruang publik.
“Karena ini sudah terlanjur dirilis, kita harus duduk bersama. Tapi langkah awalnya, kita klarifikasi dulu laporan resminya,” katanya.
Ia memastikan DPRD akan mengawal agar persoalan keterwakilan fraksi tidak terulang, terutama dalam proses pemilihan pejabat publik yang memiliki peran strategis seperti KPID. Hamas menegaskan,
“Intinya proses harus fair, tidak boleh ada fraksi yang merasa diamputasi haknya.” Pungkasnya.(Adv/DprdKaltim)
Editor : Uways Alqadrie