Meskipun aspirasi dan permintaan bantuan kerap disampaikan langsung oleh petani, Guntur mengakui bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan pupuk subsidi secara langsung, karena kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat.
“Keluhan soal pupuk ini terus muncul, sementara kewenangannya berada di pemerintah pusat,” ujarnya saat ditemui di Samarinda, beberapa waktu lalu.
Untuk mengatasi masalah ini, Guntur menyampaikan bahwa Komisi II akan segera memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait agar sistem pengawasan dan distribusi pupuk subsidi dapat diperbaiki.
Guntur menilai penyaluran pupuk harus dilakukan dengan pola yang lebih terarah agar tidak menyulitkan petani di lapangan. Salah satu solusi konkret yang ia dorong adalah melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi desa dalam proses distribusi.
Ia berargumen, dengan posisi BUMDes yang berada dekat dengan masyarakat, proses verifikasi jumlah petani dan kebutuhan pupuk dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran.
“Jika BUMDes yang mengelola, distribusi bisa lebih tepat sasaran dan sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi desa,” ungkapnya. (adv/dprd kaltim)
Editor : Uways Alqadrie