Bencana yang dipicu siklon tropis itu telah menelan lebih dari seribu korban jiwa dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi sejak akhir November lalu.
Dalam rapat kabinet, Prabowo mengatakan proses rekonstruksi telah dimulai di tiga provinsi terdampak. Namun, ia mengakui pemulihan tidak mungkin berlangsung cepat. Pemerintah, kata dia, tidak bisa menyelesaikan persoalan sebesar itu hanya dalam hitungan hari.
“Kita tidak bisa berharap semuanya selesai dalam tiga atau lima hari,” ujar Prabowo. Ia menyebut pemerintah akan berupaya memulihkan kondisi secara bertahap hingga aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.
Data resmi mencatat jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor mencapai 1.030 orang, dengan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Kerusakan parah terjadi pada permukiman warga, infrastruktur, serta lahan produktif di sejumlah kabupaten.
Pemerintah berencana membangun ratusan unit hunian sementara bagi para pengungsi. Biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai lebih dari US$3 miliar, mencakup perbaikan rumah, jalan, serta fasilitas umum yang rusak.
Di tengah upaya pemulihan, isu kerusakan lingkungan kembali mencuat. Kelompok pemerhati lingkungan menilai penggundulan hutan akibat pertambangan dan penebangan memperparah dampak banjir. Menanggapi hal itu, pemerintah mulai menghentikan sementara operasi sejumlah perusahaan dan mewajibkan audit lingkungan.
Prabowo menegaskan izin usaha akan dicabut jika perusahaan terbukti melanggar aturan. Sejalan dengan itu, pemerintah memutuskan mencabut 22 izin pemanfaatan kawasan hutan yang mencakup lebih dari satu juta hektare, sebagian di antaranya berada di Sumatra.
Meski demikian, Prabowo menyatakan situasi secara umum masih terkendali. Ia mengatakan sejumlah negara sahabat telah menawarkan bantuan, namun Indonesia memilih menangani pemulihan dengan kemampuan sendiri.
Editor : Uways Alqadrie