KALTIMPOST.ID, Provinsi Kalimantan Timur memasuki penghujung 2025 dengan intensitas curah hujan yang meningkat. Status waspada banjir pun menyelimuti sejumlah wilayah. Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan pemerintah daerah agar tak terjebak pada pola penanganan yang reaktif. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana harus dibangun secara sistemik—mulai dari pendataan risiko, mitigasi, hingga penanganan pascabencana.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan pentingnya penanganan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Efisiensi anggaran, baik belanja rutin maupun belanja modal, dinilainya menjadi kunci agar penanganan bencana tepat sasaran.
“Kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia akan menentukan apakah pemerintah mampu menangani bencana tanpa kepanikan,” ujarnya. Agusriansyah menegaskan, saat bencana terjadi seluruh unsur harus bergerak bersamaan, terstruktur, dan terkoordinasi. Ia mengingatkan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan maupun kebingungan di lapangan.
Baca Juga: Ancaman Banjir dan Longsor Meningkat, BPBD Kaltim Tingkatkan Kesiapsiagaan
“Saat terjadi bencana, semua harus bergerak simultan, sistemik, dan terstruktur. Jangan sampai saling tumpang tindih,” tegasnya saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim. Ia mencontohkan perlunya koordinasi lintas sektor, seperti peran PLN dalam mengamankan pasokan listrik dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk memastikan akses jalan tetap terbuka dalam kondisi darurat.
Agusriansyah juga mengingatkan bahwa setiap kabupaten dan kota di Kaltim memiliki karakter ancaman yang berbeda—mulai dari luapan sungai hingga risiko wilayah pesisir. Karena itu, mitigasi bencana harus disusun secara spesifik berdasarkan kondisi geografis masing-masing daerah.
“Wilayah yang persoalannya sungai atau laut harus dihitung mitigasinya sejak awal. Data ini yang menentukan kebutuhan anggaran, kesiapan tim, sampai sumber daya manusia,” jelasnya.
Baca Juga: Deforestasi 44 Ribu Hektare, DPRD Kaltim Nilai Anggaran Kebencanaan Belum Ideal
Lebih jauh, legislator asal Kutai Timur itu menyoroti pentingnya pembenahan di sektor hulu. Ia mendorong adanya “rembuk data” terkait pembukaan lahan secara masif, termasuk di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
“Ini berdampak langsung pada pendangkalan sungai,” tukasnya. Dengan lanskap Kalimantan Timur yang didominasi industri ekstraktif, Agusriansyah menilai sinkronisasi data pembukaan lahan menjadi kunci untuk mencegah bencana yang bersifat permanen di masa depan. “Tanpa evaluasi di sektor hulu, penanganan di hilir hanya akan menjadi solusi sementara,” tandasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki