KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Industri perhotelan di Balikpapan menghadapi tantangan berat memasuki tahun depan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan Soegianto menyebut, kondisi yang akan dihadapi pelaku usaha perhotelan sangat sulit dan penuh ketidakpastian, bahkan dinilai lebih berat dibandingkan masa pandemi Covid-19.
Soegianto mengungkapkan, salah satu penyebab utama situasi tersebut adalah pemotongan anggaran bantuan dari pemerintah pusat ke daerah. Di Balikpapan sendiri, pemotongan anggaran disebut mencapai sekitar Rp 1,05 triliun, yang berdampak langsung pada berkurangnya kegiatan dan acara pemerintah di hotel.
“Ke depan ini masih gelap. Kalau dulu saat Covid masih ada kebijakan khusus, sekarang kondisinya mirip tapi tanpa solusi yang jelas. Kegiatan dari pemerintahnya sendiri lesu,” ucap Soegianto.
Selama ini, industri perhotelan di Balikpapan masih sangat bergantung pada kegiatan pemerintah, mulai dari rapat, seminar, hingga perjalanan dinas. Dengan pemangkasan anggaran tersebut, kegiatan pemerintah diperkirakan akan berkurang drastis, setidaknya hingga pertengahan tahun depan.
“Soal tahun depan itu ngeri-ngeri sedap. Setiap hotel harus siap dengan plan B atau bahkan plan C. Kegiatan pemerintah kemungkinan baru mulai bergerak lagi setelah Juli,” katanya.
Di sisi lain, hotel-hotel juga dihadapkan pada kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang otomatis menambah beban biaya operasional. Namun, kondisi pasar yang lesu membuat pelaku usaha tidak memiliki ruang untuk menaikkan harga kamar.
“Cost naik, tapi harga tidak mungkin dinaikkan karena demand sangat minim. Kalau dipaksakan, tamu makin tidak ada,” jelas Soegianto.
Untuk bertahan, efisiensi menjadi langkah yang tak terhindarkan. Persaingan pun semakin ketat, terutama dalam memperebutkan pasar acara sosial seperti pernikahan serta kegiatan korporasi, karena “kue” pasar yang tersedia semakin kecil. “Sekarang semua berebutan di pasar yang sama. Kuenya segitu-gitu saja, tapi yang ambil banyak,” ujarnya.
Efisiensi juga menyentuh sektor ketenagakerjaan. Sejumlah hotel di Balikpapan pada awal tahun dilaporkan telah menerapkan sistem kerja bergantian, seperti satu minggu bekerja dan satu minggu libur, hingga pengurangan hari kerja menjadi sekitar 10 hari dalam sebulan dengan gaji yang disesuaikan secara proporsional.
“Ini tentu berat untuk karyawan, tapi terpaksa dilakukan agar usaha tetap bertahan,” kata Soegianto.
Kondisi pasar saat ini juga belum menunjukkan tanda-tanda menggembirakan. Tingkat okupansi hotel di Balikpapan sebutnya rata-rata masih di kisaran 40 persen. Meski pada November hingga pertengahan Desember sempat membaik karena masih ada kegiatan pemerintah, pemesanan untuk periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) justru terpantau sepi.
“Biasanya Nataru sudah kelihatan, sekarang belum ada pergerakan. Banyak keluarga ASN yang biasanya liburan, sekarang dana saku dan perjalanan juga terbatas,” ujarnya.
Soegianto memprediksi tahun 2026 masih akan menjadi “tahun gelap” bagi industri perhotelan di hampir semua daerah, kecuali Bali yang ditopang oleh wisatawan internasional.
Meski demikian, PHRI Balikpapan masih menyimpan harapan pada momentum bulan Ramadhan, khususnya tradisi buka puasa bersama yang kuat di Balikpapan. “Salah satu harapan terbesar kami itu bukber. Tradisi ini biasanya cukup membantu okupansi dan pendapatan hotel,” katanya.
Di tengah tekanan berat tersebut, PHRI tetap mengimbau seluruh anggotanya untuk menjaga kualitas layanan dan produk. Menurut Soegianto, pelayanan prima menjadi kunci untuk mempertahankan citra Balikpapan sebagai kota yang ramah dan profesional.
“Apapun kondisinya, pelayanan harus tetap nomor satu. Kalau tamu puas, promosi dari mulut ke mulut akan berjalan, dan itu jadi investasi untuk masa depan,” tutupnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo