KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Kenaikan harga bahan pokok yang kembali terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) memicu keluhan dari pelaku usaha jasa boga di Balikpapan.
Fenomena ini dinilai semakin memberatkan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, keciol dan menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman karena lonjakan harga tidak sebanding dengan kemampuan menaikkan harga jual.
Ketua DPC Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Balikpapan Yuli Shinta Novianti menyampaikan, kenaikan harga bahan baku menjelang hari besar keagamaan dan momen kegiatan besar seperti pernikahan dan katering massal telah menjadi persoalan klasik yang belum kunjung tuntas.
Padahal, di saat yang sama para pelaku usaha telah mengikat kontrak harga layanan jauh hari sebelumnya.
“Kenaikan harga ini hampir selalu terjadi setiap tahun, terutama menjelang Nataru, Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri. Masalahnya, kami sebagai pelaku usaha jasa boga tidak bisa serta-merta menaikkan harga layanan karena sudah ada kesepakatan dengan konsumen. Sementara harga bahan baku justru melonjak sangat tajam,” beber Yuli, Senin (22/12).
Menurutnya, lonjakan harga bahan pokok pada periode ini bahkan bisa mencapai 200 hingga 300 persen untuk komoditas tertentu. Beberapa bahan utama yang paling terdampak di antaranya ayam, kelapa, cabai, dan bawang.
Harga kelapa, misalnya, disebut telah menyentuh kisaran Rp 35.000 hingga Rp 40.000, sementara cabai mencapai Rp 80.000 per kilogram dan bawang berada di rentang Rp 60.000 hingga Rp 70.000 per kilogram.
“Kami menghadapi situasi yang sangat sulit. Di satu sisi harus menjaga kualitas makanan dan layanan, di sisi lain biaya produksi melonjak drastis. Ini jelas menekan margin keuntungan, bahkan tidak sedikit pelaku UMKM yang terpaksa menanggung kerugian,” katanya.
APJI menilai kenaikan harga yang terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh tingginya permintaan musiman, tetapi juga dipicu oleh persoalan distribusi dan dugaan penahanan stok oleh pemasok atau supplier. Kondisi tersebut mempersempit pasokan di pasar dan mendorong harga bergerak naik dalam waktu singkat.
“Kami berharap pemerintah bisa lebih tegas mengawasi rantai pasok, termasuk pemasok bahan baku. Jangan sampai ada pihak yang menahan stok demi keuntungan sesaat, sementara pelaku usaha dan masyarakat luas menjadi korban,” tegas Yuli.
Tekanan terhadap sektor jasa boga ini juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi makro daerah. Pada November 2025, Kaltim kembali mencatat peningkatan inflasi bulanan, termasuk di Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU).
Kenaikan inflasi tersebut dipengaruhi oleh naiknya biaya transportasi serta terbatasnya pasokan hortikultura akibat tingginya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir.
Situasi ini memperlihatkan bahwa rantai pasok pangan dan transportasi di daerah masih rentan terhadap gangguan musiman dan faktor cuaca. Padahal, sektor pangan merupakan komponen utama pembentuk inflasi dan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Yuli menegaskan bahwa sektor jasa boga dan makanan-minuman bukan sekadar bisnis, melainkan kebutuhan pokok manusia sekaligus tulang punggung perekonomian daerah. Di Balikpapan, sebagian besar UMKM bergerak di bidang kuliner, sehingga gejolak harga bahan baku akan berdampak langsung pada keberlangsungan usaha dan lapangan kerja.
“Kalau UMKM kuliner tertekan, efeknya bisa berantai. Daya beli masyarakat turun, usaha tidak berkembang, bahkan bisa terjadi penutupan usaha. Padahal sektor ini menyerap tenaga kerja cukup besar,” ungkapnya.
APJI Balikpapan berharap pemerintah tidak hanya mengambil langkah jangka pendek seperti menambah stok sementara saat harga melonjak. Mereka mendorong solusi yang lebih permanen dan konsisten, mulai dari peningkatan produksi lokal, penguatan sektor pertanian dan peternakan, hingga pembenahan sistem distribusi agar lebih efisien dan transparan.
“Kami ingin ada solusi jangka panjang. Produksi lokal harus diperkuat, distribusi dibenahi, sehingga harga bisa lebih stabil sepanjang tahun, bukan hanya ditekan sesaat ketika sudah terjadi lonjakan,” ujar Yuli.
Menurutnya, stabilitas harga pangan harus menjadi prioritas utama pemerintah, mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang sangat menentukan kesejahteraan masyarakat.
Dengan harga bahan baku yang lebih terkendali, pelaku usaha jasa boga dapat terus memberikan layanan berkualitas, menjaga harga tetap terjangkau, serta berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah.
“Harapan kami sederhana, harga bahan baku bisa stabil dan wajar. Dengan begitu, pelaku usaha bisa fokus meningkatkan kualitas, UMKM bisa tumbuh, dan masyarakat pun tetap mendapatkan makanan dengan harga yang masuk akal,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo