KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Insiden rusaknya Jembatan Mahakam Ulu pasca-ditabrak tongkang bermuatan batu bara, Selasa (23/12) lalu, membuat seluruh pihak yang terkait turun ke lapangan. Mengecek dan memastikan kondisi jembatan.
Jajaran Sat Polairud Polresta Samarinda memeriksa dan meminta keterangan terhadap nakhoda dan kru kapal, serta saksi yang ada di lokasi kejadian, dan tim gabungan dari Pemprov Kaltim meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kaltim turun ke lapangan, kondisi keamanan jembatan belum bisa dipastikan langsung.
Kadis PUPR-Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan, pihaknya secara kasatmata melihat ada gesekan dan kerusakan di pilar 6 (P6) jembatan yang membentang dari sisi Kecamatan Sungai Kunjang ke Kecamatan Loa Janan Ilir.
"Itu harus benar-benar dipastikan lewat pemeriksaan menyeluruh. Apakah ada pergeseran atau seperti apa, jadi pemeriksaannya total," tegasnya.
Selain itu, untuk mengecek secara menyeluruh, Firnanda menegaskan, harus menggunakan alat khusus untuk memastikan keamanan struktur jembatan. "Ya, jadi pakai pengukur, ditembakkan dari pilar 6 ke bentang setelahnya. Pemeriksaan itu butuh waktu," tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda mengeluarkan "Notice Marine" (pemberitahuan). Ada beberapa poin yang tertuang dalam notice tersebut.
Pertama, diberitahukan kepada seluruh nakhoda kapal, operator kapal, dan perusahaan pelayaran, akan dilakukan pengecekan struktur Jembatan Mahakam Ulu pasca-insiden Tongkang M80 1302 yang ditarik Tugboat KD2018 dengan tiang jembatan. Pemeriksaan fisik dilakukan tim PUPR pada 24 Desember 2025 mulai pukul 07.30 Wita sampai selesai.
Kedua, sehubungan dengan adanya rencana pemeriksaan, semua kapal yang akan melintas di Jembatan Mahakam Ulu agar tidak ada melintas dan aktivitas pengolongan, serta meningkatkan kewaspadaan.
Sementara itu, awak media berupaya untuk mengonfirmasi pihak KSOP Samarinda terkait insiden tersebut. Sayang, beberapa pejabat utama justru tak bisa memberi penjelasan. Media ini juga berupaya menghubungi melalui sambungan telepon. Sayangnya, tak ada satu pun pejabat KSOP yang merespons. (*)
Editor : Dwi Restu A