Kawasan yang diberi nama Hainan Free Trade Port (FTP) itu diproyeksikan bernilai lebih dari US$ 113 miliar dan dirancang untuk menarik arus modal asing di tengah perlambatan ekonomi global serta meningkatnya ketegangan dagang dengan Amerika Serikat.
Pemisahan sistem kepabeanan Hainan dari daratan utama China mulai berlaku sejak 18 Desember 2024. Dengan kebijakan tersebut, Hainan kini memiliki rezim tarif dan regulasi bisnis tersendiri yang lebih longgar dibanding wilayah China lainnya.
Pemerintah Beijing menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperluas keterbukaan ekonomi secara terukur.
Dalam skema baru itu, porsi barang yang dapat masuk ke Hainan tanpa bea masuk melonjak signifikan, dari sekitar seperlima menjadi hampir tiga perempat dari total kategori impor.
Daftar barang bebas tarif juga diperluas hingga mencakup ribuan jenis komoditas. Selain itu, produk yang diproses di Hainan dapat masuk ke pasar China daratan tanpa bea, selama memenuhi ambang batas nilai tambah lokal tertentu.
China juga membuka sejumlah sektor jasa bagi pelaku usaha asing yang selama ini relatif tertutup di wilayah daratan.
Prosedur investasi lintas batas dipangkas untuk mempercepat arus modal dan integrasi rantai pasok regional, terutama dengan negara-negara Asia Tenggara yang secara geografis berada di jalur selatan Hainan.
Wakil Perdana Menteri China He Lifeng menyebut Hainan FTP sebagai pintu masuk baru keterbukaan ekonomi China ke tingkat global.
Ia menilai pelabuhan perdagangan bebas tersebut dapat menjadi simpul penting perdagangan dan investasi internasional dalam beberapa dekade ke depan.
Peluncuran kebijakan ini mendapat respons positif dari pasar keuangan. Sejumlah indeks saham di China dan Hong Kong tercatat menguat seiring ekspektasi masuknya investasi baru. Namun, analis menilai Hainan masih berfungsi sebagai laboratorium kebijakan dengan risiko terbatas.
Ekonom Economist Intelligence Unit Xu Tianchen menilai model Hainan menawarkan liberalisasi yang terkontrol untuk memperkuat rantai pasok.
Meski demikian, ia menilai kawasan ini belum dapat sepenuhnya menggantikan peran Hong Kong, terutama dari sisi sistem hukum dan kebebasan finansial.
Editor : Uways Alqadrie