Menurut Prabowo, jumlah tersebut baru sebagian kecil dari potensi kerugian negara akibat praktik ilegal yang berlangsung selama puluhan tahun.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan denda administratif oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung, Rabu (24/12).
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga yang terlibat dalam kerja Satgas.
Prabowo mengungkapkan, Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali lebih dari 4 juta hektare kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara tidak sah oleh korporasi.
Ia menilai upaya tersebut menghadapi tantangan berat, mulai dari perlawanan di lapangan hingga upaya menghambat proses hukum.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Ada tekanan, ada perlawanan, tapi saudara-saudara tetap bekerja demi negara dan rakyat,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, kebocoran kekayaan negara harus dihentikan karena berdampak langsung pada kemampuan pemerintah melindungi rakyat, termasuk dalam penanganan bencana dan penyediaan fasilitas publik.
Ia mencontohkan, dana Rp 6,6 triliun dapat digunakan untuk membangun ribuan sekolah atau ratusan ribu rumah bagi korban bencana.
Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan penertiban dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ia meminta Satgas PKH dan aparat penegak hukum tidak gentar menghadapi tekanan, serta tetap fokus menyelamatkan aset negara demi masa depan Indonesia.
Editor : Uways Alqadrie