KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Pemerintah Negara Bagian Melaka tengah menggulirkan rencana besar untuk membangun jembatan penghubung lintas negara yang akan menyatukan Malaysia dengan Provinsi Riau, Indonesia.
Proyek prestisius ini diprakarsai oleh Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, dengan perkiraan bentang jembatan mencapai lebih dari 47 kilometer.
Titik awal jembatan direncanakan bermula dari Pantai Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Melaka, yang akan langsung terkoneksi ke wilayah Indonesia.
Sebagai bentuk keseriusan, studi kelayakan akan dimulai pada Januari mendatang dengan kucuran dana sebesar RM 500.000 atau setara Rp 2 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan bagi pakar konsultan untuk membedah potensi ekonomi, teknis, hingga skema logistik proyek tersebut.
Ab Rauf Yusoh optimistis bahwa jembatan ini akan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi Melaka.
Salah satu rencana besar yang menyertai proyek ini adalah transformasi lahan seluas 5.000 hektare di Masjid Tanah untuk disulap menjadi zona industri terpadu.
Namun, rencana ambisius ini tidak lepas dari pro dan kontra. Melansir laporan Free Malaysia Today Selasa (23/12/2025), Dr. Yadzil Yaakub selaku pemimpin oposisi di Melaka, menyuarakan keraguan mendalam mengenai kelayakan finansial proyek tersebut.
Baca Juga: Kapal Pemancing Tenggelam di Laut Balikpapan, Enam Korban Selamat Satu Hilang
Yadzil menyoroti kapasitas fiskal pemerintah Melaka yang dinilai masih terbatas.
Menurutnya, pendapatan tahunan negara bagian saat ini mayoritas habis untuk biaya operasional, ditambah lagi dengan adanya beban utang kepada pemerintah federal.
"Bagaimana mungkin kita meyakinkan publik untuk mengelola utang baru senilai miliaran ringgit, sementara utang yang ada saja belum terlunasi?" cetus Yadzil.
Ia menambahkan bahwa selama ini Melaka sangat bergantung pada bantuan dana dari Putrajaya (pemerintah pusat), bahkan untuk sekadar perbaikan jalan lokal.
Oleh karena itu, berharap pemerintah federal menanggung megaproyek ini di tengah tekanan ekonomi nasional dianggap tidak masuk akal.
Baca Juga: Tongkang Batu Bara Tabrak Pilar Jembatan Mahulu, Pelindo Evaluasi Mitigasi Risiko Pelayaran
Lebih lanjut, Yadzil mengkhawatirkan jika proyek ini diserahkan kepada pihak swasta, maka beban tarif tol akan sangat tinggi bagi masyarakat.
Ia juga meragukan potensi keuntungan ekonomi dari sisi Indonesia yang akan dihubungkan, mengingat wilayah tersebut bukan merupakan pusat ekonomi utama.
"Jika konsesi ini gagal, pemerintah ujung-ujungnya harus melakukan bailout menggunakan uang rakyat. Rakyatlah yang akan menanggung risikonya," tegas Anggota Dewan Legislatif Bemban tersebut.
Selain masalah keuangan, Yadzil juga memperingatkan potensi kerusakan ekosistem garis pantai akibat pembangunan masif tersebut.(*)
Editor : Dwi Puspitarini