KALTIMPOST.ID, Tahun 2025 sudah ditutup. APBD Kaltim tahun lalu yang sudah dirancang kini mulai dievaluasi untuk melihat seperti apa keseimbangan neraca keuangan daerah sepanjang tahun berjalan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut pemerintah tengah menelaah antara apa saja yang diterima dan apa saja yang dibelanjakan daerah. Untuk penerimaan daerah berada di kisaran 90 persen dari total yang ditarget.
Angka itu mengindikasikan masih ada potensi yang luput terpungut. “Meski begitu, potensi defisit tak ada. Jadi tak ada masalah untuk tahun depan,” ucapnya pada 31 Desember 2025.
Baca Juga: Uang Daerah Berpotensi Mengendap, Serapan APBD Kaltim 2025 Diproyeksi Gagal 100 Persen
Di sisi serapan, potret belanja daerah bisa dibilang belum merata di tiap OPD. Masih ada, kata dia, yang serapannya di bawah target. Tapi hal itu bukan karena tak bisa mengelola anggaran. Ada sejumlah kendala struktural yang mengadang untuk memaksimalkan belanja.
Mulai dari ditariknya kewenangan yang semula dimiliki daerah ke pusat, serta kebijakan dan teknis di tingkat lokal yang membuat penyerapan tak maksimal.
Karena itu, orang nomor dua di Bumi Etam ini mengaku, pemprov menarget pembenahan signifikan pada 2026 untuk mendongkrak kinerja tiap OPD yang ada di lingkup Pemprov Kaltim.
Baca Juga: APBD Kaltim 2026 Menyusut Tajam, Anggaran Dinas Sosial Dipangkas Rp18 Miliar
Sementara di sisi penerimaan, Seno menyebut memang ada kekurangan dalam memungut semua potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa diraup. Tapi potensi terbesar yang membuat penerimaan hanya di angka sekitar 90 persen didominasi karena adanya kurang salur dana transfer dari pusat sepanjang 2025.
Berapa rincinya, Politikus Gerindra ini mengaku tak ingat detailnya. Namun informasi sementara menyebut kurang salur itu bakal dirapel pada 2026. “Informasinya begitu, kekurangan bakal disalurkan pada 2026,” tuturnya.
Dari semua sisi neraca keuangan, APBD Kaltim 2025 juga diproyeksi bakal meninggalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dana yang bakal kembali dimanfaatkan pada 2026 ini. “Untuk angka pastinya saya lupa. Tapi sekitar Rp500 miliar saja,” katanya mengakhiri. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki