KALTIMPOST.ID-Kepastian lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 hingga kini masih belum final.
Salah satu penyebabnya, Presiden Prabowo Subianto sempat mempertanyakan rencana pelaksanaan PON yang awalnya diarahkan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan pertanyaan, “Mengapa tidak di Jakarta saja?”.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum I KONI Mayjen TNI (Purn) Suwarno saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Kaltim 2026 di Aula Tower Kadrie Oening, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Sabtu (3/1).
Suwarno menjelaskan, KONI sebelumnya telah menyurati Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menerbitkan surat keputusan penunjukan NTT dan NTB sebagai tuan rumah PON 2028.
Namun proses tersebut belum tuntas karena adanya dinamika di tingkat pusat. Termasuk pergantian Menteri Pemuda dan Olahraga dari Dito Ariotedjo kepada Erick Thohir, serta perubahan regulasi yang menyertai.
“Dalam salah satu momen, Presiden mempertanyakan rencana lokasi PON. Awalnya disebut NTT dan NTB, tapi Presiden juga bertanya, ‘Mengapa tidak di Jakarta saja?’ Pertanyaan inilah yang membuat keputusan hingga kini masih menggantung,” ujar Suwarno.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, KONI sempat menyarankan agar Gubernur NTT dan NTB bersama-sama menghadap Presiden untuk memastikan kesiapan daerah masing-masing.
Pertemuan itu juga dimaksudkan untuk menyampaikan keperluan dukungan infrastruktur, termasuk stadion dan sarana pendukung lainnya.
“Komunikasi itu sudah dilakukan dan kita harapkan dalam waktu dekat ada kejelasan,” katanya.
Suwarno menambahkan, selain NTT dan NTB, sejumlah daerah lain juga menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah PON 2028.
Kaltim, Lampung, dan Banten termasuk di antara provinsi yang siap mengambil peran. Sementara Jakarta sendiri tercatat sudah sembilan kali menjadi tuan rumah PON.
Menurutnya, PON tidak hanya sekadar ajang pertandingan olahraga, tetapi juga sarana memperkenalkan daerah ke tingkat nasional.
Ia mencontohkan Papua yang sebelumnya kerap dipersepsikan negatif, namun setelah menjadi tuan rumah PON, masyarakat dapat melihat langsung kondisi sebenarnya. Hal serupa juga terjadi di Aceh.
“Kalau ada daerah yang masih memiliki keterbatasan, justru menjadi kewajiban kita bersama untuk membantu. Itu demi pemerataan pembinaan atlet dan percepatan pembangunan daerah, sejalan dengan semangat persatuan dan kesatuan,” tutupnya. (rd)
NASYA RAHAYA
Editor : Romdani.