KALTIMPOST.ID, Jembatan-jembatan di atas Sungai Mahakam seperti tak pernah benar-benar aman. Medio Februari hingga Maret 2025, Jembatan Mahakam I diseruduk tongkang.
Pola serupa terulang di Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu). Dalam rentang dua bulan, jembatan itu dua kali ditabrak kapal. Pertama pada Desember 2025, dan terakhir pada 4 Januari 2026.
Serangkaian insiden sebelumnya selalu berakhir dengan komitmen ganti rugi dari pemilik kapal. Tapi bagi DPRD Kaltim, skema seperti itu tak lagi menggaransi aset daerah yang vital bisa benar-benar dilindungi.
Baca Juga: Pelindo dan KSOP Buka Suara soal Tabrakan Tongkang di Jembatan Mahulu
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai pemerintah dan aparat penegak hukum tak boleh terus bersikap lunak. Dia mendesak penindakan yang lebih tegas, baik melalui jalur pidana maupun perdata ke perusahaan pemilik kapal agar ada efek jera yang nyata
Insiden ditabraknya jembatan disebutnya kerap terjadi di luar jadwal pengolongan yang diatur para pemilik otoritas, dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau PT Pelindo. "Aturan ada, edaran juga jelas. Persoalannya jelas ada yang sengaja melanggar. Harus ada proses hukum biar ada kepatuhan," tukasnya, Senin, 5 Januari 2026.
Baca Juga: Tongkang Tabrak Jembatan Mahulu, Gubernur Kaltim Soroti Lemahnya Tata Kelola Sungai Mahakam
Timpangnya tanggung jawab juga jadi masalah krusial dari deretan masalah itu. Ketika jembatan rusak, beban perbaikan jangka panjang justru dibebankan ke APBD. Sementara perusahaan pemilik kapal hanya membereskan kerusakan awal pasca insiden.
Padahal jembatan-jembatan yang ada di Sungai Mahakam merupakan nadi ekonomi dan jalur keselamatan publik. Hantaman berulang dari sejumlah insiden yang terjadi bisa jadi melemahkan struktur bangunan. Dan risiko yang muncul dari pelemahan itu jelas ditanggung masyarakat yang setiap hari melintas. Bukan pada pemilik kapal.
Baca Juga: Jembatan Mahakam I Samarinda Tanpa Fender: DPRD Kaltim Desak Penyelesaian Tepat Waktu
"Ini aset daerah loh. Kerusakan struktur tak boleh dianggap remeh, jadi ancaman untuk keselamatan warga," ucapnya. Karena itu, DPRD Kaltim tak hanya mendorong jalur hukum, tetapi juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola alur Sungai Mahakam.
Pengawasan di lapangan harus diperketat agar tak ada lagi ruang bagi kapal-kapal nakal melintas di luar jadwal. Menurut politikus Gerindra ini, menuntut tanggung jawab penuh dari perusahaan tak sekadar soal ganti rugi. Tapi juga soal memastikan infrastruktur yang dibangun dari uang rakyat benar-benar aman. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki