KALTIMPOST.ID, BONTANG - Realisasi makan gizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto belum berjalan maksimal di Bontang dan menemui banyak kendala.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menegaskan pihaknya segera mengatasi kendala tersebut. Khususnya terkait penetapan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.
Menurutnya percepatan ini menjadi sangat penting karena kebutuhan penerima manfaat sudah bersifat mendesak. Pemkot memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung penuh pelaksanaan program nasional tersebut agar segera dirasakan masyarakat.
“Penerima manfaat ini sudah sangat mendesak. Pemerintah harus berpacu, mendukung dan membantu BGN serta SPPG agar penetapan titik lokasi dari BGN Pusat melalui provinsi bisa segera keluar,” kata pejabat yang akrab disapa AH.
Ia mengungkapkan sebelumnya salah satu lokasi di kawasan Bontang Lestari sempat masuk dalam daftar penetapan titik lokasi. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dan proses lanjutan, lokasi tersebut justru tiba-tiba hilang dari daftar tanpa penjelasan rinci.
Padahal, Pemkot Bontang telah menyiapkan lokasi tersebut sebagai bentuk dukungan konkret. “Kami sudah menyiapkan lokasi. Awalnya masuk daftar, tapi kemudian hilang. Ini yang ingin kami kejar kejelasannya,” ucapnya.
AH menyebutkan, Pemkot Bontang sebenarnya mengusulkan tiga titik lokasi SPPG. Namun, yang disetujui sementara baru dua lokasi milik pemerintah, yakni di Api-Api dan Kelurahan Telihan. Sementara lokasi lainnya masih berasal dari inisiatif masyarakat atau yayasan.
“Wali Kota Bontang sangat ingin pemerintah juga menjadi bagian dari suksesi program makan gizi gratis ini. Karena itu, kami mendorong agar lokasi milik Pemkot bisa segera ditetapkan,” tutur dia.
Ia mengakui, hingga saat ini masih terdapat hambatan pada proses persetujuan di tingkat pusat. Padahal, berdasarkan laporan dari BGN Bontang, sejumlah lokasi baik milik masyarakat maupun Pemkot telah siap secara infrastruktur.
“Yang jadi kendala sekarang persetujuan di pusat. Makanya saya diminta langsung berangkat bersama Pj Sekkot Bontang (Akhmad Soeharto) dan Asisten II Setkot Bontang (Soni Suwito) untuk koordinasi ke BGN Pusat, supaya jelas hambatannya di mana dan apa yang harus kami lengkapi,” terangnya.
AH berharap dengan koordinasi langsung tersebut, proses penetapan titik lokasi SPPG dapat dipercepat. Sehingga, manfaat Program MBG benar-benar bisa segera dirasakan oleh masyarakat Bontang. “Kami ingin penerima manfaat cepat merasakan program ini. Itu tujuan utama kami,” sebutnya.
Dijadwalkan jatah Bontang yakni 23 dapur MBG. Namun hingga saat ini baru 13 yang beroperasi. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo