KALTIMPOST.ID, SAMARINDA — Potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pemanduan kapal di Sungai Mahakam kembali memantik perhatian berbagai pihak, sejalan dengan insiden kecelakaan tongkang yang menabrak jembatan.
Nilai ekonominya bahkan diperkirakan bisa menembus Rp 90 miliar per tahun, namun dinilai belum sepenuhnya dinikmati daerah.
Isu keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan pemanduan kapal mencuat pasca kecelakaan di Jembatan Mahakam dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Padahal, PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KMBS) selaku BUMD milik Pemprov Kaltim telah menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), yakni Pelindo Samarinda sejak 2023.
Direktur PT KMBS, Aji Mohammad Abidharta Wardhana Hakim, menyebut sektor pemanduan kapal memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Dari sisi bisnis, tarif penundaan kapal di bawah jembatan mencapai sekitar Rp 1,9 juta per lintasan. Dengan lalu lintas kapal yang bisa mencapai 50 unit per hari, nilai transaksinya dinilai signifikan.
“Kalau dihitung, omzetnya bisa mencapai sekitar Rp 90 miliar per tahun. Itu baru dari dua jembatan saja, belum termasuk Jembatan Mahkota dan jembatan di wilayah Kutai Kartanegara,” ujar Aji saat diwawancarai, Sabtu (10/1) malam.
Aji melanjutkan, kerja sama antara KTMBS dan Pelindo merupakan bentuk sinergi antara BUMD dan BUMN. Dalam skema tersebut, Pelindo bertindak sebagai pemegang pelimpahan kewenangan pemanduan dari pemerintah pusat, sementara KTMBS berperan sebagai vendor penyedia 2 kapal tunda dari total 7 sampai 8 Kapal Tunda yang beroperasi di jembatan Mahakam dan Mahulu.
Baca Juga: Insiden Jembatan di Sungai Mahakam, DPRD Kaltim Nilai Pelibatan BUMD Bukan Solusi Utama
“Secara kewenangan, pemanduan tetap berada di Pelindo, termasuk SDM pandunya. Kami dari KTMBS mendukung dengan penyediaan kapal tunda untuk penundaan kapal di kawasan Jembatan Mahakam,” jelasnya.
Menurut Aji, potensi pendapatan daerah akan jauh lebih optimal jika pengoperasian kapal tunda sepenuhnya dikelola oleh BUMD. Selain aspek ekonomi, pengelolaan oleh perusahaan daerah dinilai lebih ideal untuk menjaga aset strategis milik pemerintah provinsi.
“Harapannya, pengelolaan kapal bisa dilakukan BUMD secara penuh. Selain menjaga aset daerah, manfaat ekonominya juga kembali ke daerah,” katanya.
Baca Juga: Tongkang Tabrak Jembatan Mahulu, Gubernur Kaltim Soroti Lemahnya Tata Kelola Sungai Mahakam
Terkait pengadaan armada, Aji mengakui saat ini KTMBS masih menggunakan skema kerja sama dengan pihak ketiga yakni PT MJA, yang merupakan salah satu perusahaan yang berkedudukan di Samarinda. Hal itu disebabkan masa kontrak dengan Pelindo yang relatif singkat.
“Ke depan kami ingin memiliki kapal sendiri, bukan menyewa. Namun tentu harus mempertimbangkan durasi kontrak. Jika kontraknya jangka panjang, kami siap membeli kapal,” ungkapnya.
Saat ini terdapat tujuh kapal tunda yang beroperasi di kawasan tersebut, dua di antaranya merupakan kapal hasil kerja sama dengan KTMBS. Aji menegaskan, pihaknya siap mendukung penuh apabila seluruh armada pemanduan melibatkan BUMD.
Baca Juga: Pemanduan Sungai Mahakam Lewat Perusda, KSOP Tanggapi Pernyataan Gubernur Kaltim
Menanggapi pernyataan Pemprov Kaltim dan DPRD yang mendorong agar pemanduan dikelola sepenuhnya oleh BUMD, Aji menyatakan bahwa KTMBS siap mengambil peran lebih besar.
“Sebagai BUMD, tentu kami sangat siap. Tinggal bagaimana skemanya nanti, apakah KTMBS menjadi BUP yang bersaing dengan Pelindo, atau Pelindo tetap sebagai pemegang pelimpahan namun seluruh kapal tunda disediakan oleh PT KTMBS,” katanya.
Namun demikian, Aji menggarisbawahi, seluruh opsi tersebut perlu dikaji secara matang, terutama dari sisi investasi.
Selain aspek bisnis, KMBS juga berperan dalam pengamanan aset daerah. Aji menyebut, jembatan Mahakam dan Mahulu telah diasuransikan oleh KTMBS. KMBS juga mengelola sistem pengawasan berbasis CCTV.
“Klaim asuransi sudah kami ajukan sesuai ketentuan. Untuk pengawasan, pada 2026 kami targetkan penambahan titik CCTV agar pemantauan lebih optimal,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki