KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Beban anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sedang dalam perbincangan. Di tengah menguatnya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke DPRD, Provinsi Kaltim disebut berpotensi menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan mengungkapkan, setiap gelaran Pilkada langsung selalu menelan biaya besar dan berdampak langsung pada keuangan daerah. Karena itu, opsi pemilihan melalui DPRD dinilai bisa menjadi jalan keluar untuk menekan pembengkakan APBD.
“Pengalaman beberapa kali Pilkada, memang dananya sangat besar dan itu cukup menggerus APBD daerah,” ujar Firdaus saat, Senin (12/1/2026). Firdaus membeberkan, hanya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim saja, anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 300 miliar. Angka itu belum termasuk biaya pemilihan Bupati dan Wali Kota di seluruh kabupaten/kota.
Baca Juga: Pilkada Lewat DPRD, Pengamat Politik Unmul Ungkap Akar Masalah Ada di Parpol
Jika digabungkan, lanjut dia, total anggaran Pilkada se-Kaltim diperkirakan menembus Rp 1,2 triliun. Nilai tersebut disebutnya bukan angka kecil bagi pembangunan daerah. “Bupati dan Wali Kota se-Kaltim itu sekitar Rp 1,2 triliun kalau tidak salah. Angkanya di kisaran itu,” katanya.
Dengan dana sebesar itu sejatinya memiliki nilai manfaat besar jika dialihkan ke sektor lain. Misalnya, untuk pembangunan pendidikan, anggaran tersebut setara dengan pembangunan ratusan sekolah baru. Di sektor kesehatan, dana yang sama bisa digunakan untuk membangun belasan rumah sakit daerah.
Pertimbangan efisiensi inilah yang membuat wacana Pilkada lewat DPR di pusat kembali dianggap relevan. Selain mengurangi beban APBD dan APBN, proses penyelenggaraan juga dinilai tidak lagi menyita energi dan anggaran besar dari pemerintah daerah, KPU, maupun Bawaslu.
Baca Juga: Pilkada Dipilih DPRD, Begini Respons Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji
Meski demikian, Firdaus menegaskan, Pemprov Kaltim masih bersikap menunggu. Dirinya mengakui wacana ini tidak lepas dari pro dan kontra, terutama terkait kekhawatiran berkurangnya hak politik masyarakat.
“Memang ada pandangan bahwa ini bisa mengurangi hak suara rakyat. Makanya pernah muncul wacana, Bupati dan Wali Kota tetap dipilih langsung, sementara Gubernur lewat DPRD,” ujarnya.
Hingga kini, Kesbangpol Kaltim belum melakukan pembahasan lanjutan dengan KPU maupun Bawaslu. Pasalnya, keputusan akhir terkait mekanisme Pilkada sepenuhnya berada di tangan DPR RI. “Apapun nanti keputusannya, pemerintah daerah siap menjalankan,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki