KALTIMPOST.ID, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menargetkan penurunan tingkat kebocoran air atau non-revenue water (NRW) Perumda Air Minum Tirta Mahakam hingga ke angka 25 persen. Saat ini, kebocoran air PDAM masih berada di kisaran 42 persen.
Hal itu disampaikan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri dalam wawancara seusai Apel Peringatan Hari Ulang Tahun ke-34 Perumda Air Minum Tirta Mahakam di Halaman Kantor Perumda Air Minum Tirta Mahakam, Tenggarong, Senin, 19 Januari 2026.
Aulia menegaskan, kebocoran air menjadi persoalan utama yang harus segera ditekan karena berdampak langsung pada kualitas layanan dan keuangan perusahaan daerah. Setiap kebocoran, kata dia, setara dengan potensi pendapatan yang seharusnya diterima PDAM.
“Saat ini NRW kita masih sekitar 42 persen. Memang sudah di bawah 50 persen, tapi target kita jelas, harus turun ke angka toleransi sekitar 25 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap penurunan kebocoran sebesar satu persen dapat menghemat biaya hingga sekitar Rp300 juta per tahun. Dengan demikian, jika kebocoran dapat ditekan hingga tiga persen saja, potensi efisiensi yang dihasilkan bisa mencapai sekitar Rp900 juta per tahun.
“Ini bukan angka kecil. Uang itu bisa kembali ke perusahaan untuk meningkatkan layanan, menjaga kontinuitas air, dan memperbaiki kualitas,” katanya.
Menurut Aulia, Pemkab Kukar mengapresiasi langkah PDAM yang terus berbenah. Data statistik menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, baik dari sisi kontinuitas aliran air maupun kualitas layanan kepada pelanggan.
Untuk mempercepat penurunan kebocoran, PDAM Tirta Mahakam saat ini juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pemasangan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut digunakan untuk mendeteksi titik-titik kebocoran secara lebih presisi.
“Harapannya, setiap titik kebocoran bisa segera diketahui dan ditangani secara efisien. Dengan pendekatan ini, target penurunan NRW bisa lebih realistis dicapai,” ucap Aulia.
Selain kebocoran, ia juga menekankan pentingnya menjaga kontinuitas layanan air bersih. Saat ini, cakupan aliran air bersih yang terpasang baru menjangkau sekitar 42 persen, dan pemerintah daerah berharap aliran tersebut dapat terus mengalir tanpa gangguan.
“Kontinuitas artinya air tidak macet-macet, sementara kualitasnya juga harus terus ditingkatkan. Dua hal ini yang menjadi fokus utama ke depan,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo