KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Usai polemik pembatalan bantuan Gratispol untuk kelas eksekutif, mahasiswa Magister Manajemen Teknologi Institut Teknologi Kalimantan (ITK) melakukan pembahasan bersama pada Kamis, 22 Januari 2026.
Sayangnya pertemuan hanya dihadiri antara mahasiswa dan pihak kampus. Mulai dari Wakil Rektor ITK, kepala Biro Akademik dan Umum, dekan Fakultas Sains dan Teknologi Informasi, dan sebagainya.
Serta tujuh mahasiswa yang mengalami pembatalan bantuan tersebut. Tanpa ada perwakilan Pemprov Kaltim. Ini disayangkan mahasiswa yang sedari awal menanti kejelasan dari tim beasiswa Gratispol.
Ade Rahayu Putri menuturkan, dia dan mahasiswa lainnya mengira pertemuan ini berhadapan langsung dengan pihak Gratispol. Mereka tidak pernah menuntut ITK konfirmasi karena tidak ada masalah dengan kampus.
“Sedari awal pihak kampus membantu. Kami butuhnya konfirmasi dari pihak Pemprov Kaltim dan tim Gratispol,” tuturnya. Sementara ITK sudah memperjuangkan nasib mahasiswa.
Dia menegaskan sesuai curahan hati di media sosial, mahasiswa hanya membutuhkan kepastian dari Pemprov Kaltim atau tim Gratispol. “Kami sangat kecewa karena mereka tidak datang dalam pertemuan,” sebutnya.
Padahal ada beberapa poin-poin masukan yang ingin disampaikan mahasiswa pascasarjana tersebut. Harapannya agar program Gratispol bisa terealisasi dengan baik di masa mendatang.
Misalnya di laman Gratispol seharusnya memuat tentang peraturan gubernur, petunjuk teknis, dan aturan lainnya. Baik syarat dan ketentuan untuk bantuan jenjang S1, S2, dan S3.
Sehingga tidak ada kesalahpahaman seperti yang dialami sekarang. “Kami hanya tahu syarat penerima bantuan adalah warga Kaltim dengan usia KTP minimal 3 tahun. Serta kriteria usia,” bebernya.
Namun ternyata ada banyak aturan lainnya yang tidak tersampaikan kepada pendaftar. Seperti peraturan gubernur baru diketahui mahasiswa kelas eksekutif saat menerima jawaban pembatalan bantuan.
“Itu setelah provinsi melakukan rapat. Padahal kita ini sudah menjalani kuliah selama satu semester,” imbuhnya. Ade mengaku sangat kecewa dengan jawaban pihak Pemprov Kaltim ketika dikonfirmasi media.
Dia menegaskan mahasiswa memiliki kondisi berbeda. Sebagian memilih kelas eksekutif bukan berarti kelas atas atau kaya. “Tapi kami pilih karena sambil kerja untuk memenuhi keluarga,” ujarnya.
Sehingga ketika ada program Gratispol, mereka ingin memanfaatkan kesempatan tersebut. Demi masa depan yang lebih. Misalnya digunakan untuk pengembangan karir hingga mengangkat derajat keluarga.
Dia sebagai warga Kaltim melihat program ini sebagai kesempatan besar. “Tapi sayang jawaban klarifikasi seperti itu. Bahkan kata maaf pun belum tersampaikan sampai sekarang,” bebernya.
Padahal tim Gratispol yang meloloskan pendaftaran dan sistem juga dari mereka yang tentukan. “Kami butuh pertemuan langsung. Upaya komunikasi dari mereka tidak ada hingga saat ini,” pungkasnya. (*)
#GratispolKaltim #BeasiswaKaltim #ITKBalikpapan #PendidikanKaltim #BeritaBalikpapan
Editor : Nugroho Pandu Cahyo