KALTIMPOST.ID, Label "gratis" dari Gratispol Pendidikan, program unggulan Gubernur Rudy Mas'ud dan wakilnya, Seno Aji, memicu sorotan tajam dari wakil rakyat. DPRD Kaltim menganggap penyematan kata gratis itu tak berkelindan dengan realita di lapangan. Malahan label tersebut justru memicu kebingungan dan kekecewaan di kalangan orang tua dan mahasiswa.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, meminta pemprov membuka seterang-terangnya skema pelaksanaan program itu ke publik. Minimnya sosialisasi terkait kriteria sampai ambang batas bantuan masih jadi akar masalah yang mengemuka akhir-akhir ini.
Baca Juga: Menakar Muruah Regulasi Gratispol
"Skemanya harus dibuka sejelas-jelasnya. Jangan biarkan publik meraba-raba, karena bisa berujung salah paham masal," katanya.
Belum lugasnya skema program pun berakhir memicu anggapan di masyarakat jika Gratispol berjalan setengah hati. Tapi Baba memberi sedikit catatan dari sisi anggaran. Terutama soal fiskal daerah yang terbatas.
Karena itu, label Gratispol tak lagi bisa dimaknai pembebasan biaya total. Terlebih pada program studi dengan ongkos pendidikan terbilang tinggi.
Program Studi Kedokteran, misalnya. Besarnya biaya per semester membuat pemerintah daerah hanya mampu mengintervensi sebagian komponen pembiayaan. Selain itu, dalam pagu anggaran juga telah ditetapkan batasan nominal serta jenis program studi tertentu yang masuk kategori pembiayaan penuh.
Baca Juga: Merasa Diprank Admin Gratispol, Mahasiswi ITK Gagal Dapat Bantuan Kuliah, Wagub Kaltim Turun Tangan
Isu ini mencuat setelah muncul laporan pencoretan nama mahasiswa dari daftar penerima bantuan pada tahap lanjutan. Baba menyebut, sejumlah mahasiswa dinyatakan gugur di tengah jalan akibat persoalan administrasi atau adanya perubahan status akademik.
DPRD berupaya untuk mengurai simpul persoalan ini namun belum sepenuhnya terurai. Baba mengaku telah berupaya meminta penjelasan ke biro terkait di Pemprov Kaltim, namun hingga kini data rinci dan regulasi teknis belum juga diterima.
Baca Juga: Beasiswa Gratispol Dicabut, Mahasiswa S2 ITK Balikpapan Bingung Minim Sosialisasi Pergub 24/2025
Ke depan, DPRD Kaltim menekankan agar sosialisasi Gratispol tak berhenti pada seremoni. Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan publik berhak dapat penjelasan jujur dan utuh sehingga program yang diunggulkan Pemprov Kaltim itu bukan sekadar janji manis politik.
"Transparansi saja, siapa yang berhak menerima, apa saja yang ditanggung, hingga kemampuan keuangan daerah," katanya singkat. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki