KALTIMPOST.ID-Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu satu tahun merupakan buah dari kebijakan tegas Presiden Republik Indonesia. Sehubungan dengan reformasi tata kelola pupuk serta tekanan kinerja yang dijalankan secara konsisten lintas sektor.
Di hadapan jajaran direksi dan komisaris Pupuk Indonesia serta Pupuk Kaltim, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menegaskan membeberkan perubahan target swasembada pangan Presiden yang berlangsung cepat. Pada 20 Oktober 2024, target swasembada ditetapkan empat tahun, kemudian pada 16 November 2024 dipercepat menjadi tiga tahun, dan akhirnya pada 22 Januari 2025 ditetapkan hanya satu tahun.
Baca Juga: Sultan Kutai Kartanegara Duduk Sejajar Menteri Saat Peresmian Revamping Pabrik 2 Pupuk Kaltim
“Tekanan itu nyata. Tapi justru dari tekanan itulah kinerja melonjak. Kalau tidak ditekan, sulit lompat,” kata Arman. Ia menjelaskan salah satu fokus utama percepatan swasembada adalah perombakan mekanisme subsidi pupuk dan revitalisasi pabrik.
Dari data yang ditampilkan, perubahan kebijakan pupuk berpotensi menghasilkan efisiensi Rp2,5 triliun per tahun, serta tambahan keuntungan petani Rp2,3 triliun per tahun. Namun, keterlambatan reformasi sejak lama menyebabkan opportunity loss industri pupuk mencapai Rp414 triliun sejak 1959.
“Total opportunity loss akibat lambatnya kebijakan itu mencapai Rp524 triliun. Ini kerugian negara yang sangat besar,” tutur dia. Selain itu, proyeksi hingga 2035 menunjukkan bahwa tanpa revitalisasi, beban subsidi dan impor pupuk bisa meningkat hingga Rp513 triliun, akibat pabrik tua yang boros dan ketergantungan impor bahan baku.
Reformasi tersebut berdampak langsung pada harga pupuk. Pemerintah berhasil menurunkan harga pupuk hingga 35 persen, dengan skema efisiensi yang tetap menjaga pasokan. Bahkan, volume pupuk nasional bertambah 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran APBN.
Dampaknya terasa luas. Amran memaparkan data kenaikan pendapatan sektor pertanian nasional yang mencapai Rp433,62 triliun. Rinciannya, kenaikan dari komoditas padi sebesar Rp115,49 triliun, jagung Rp17,09 triliun, komoditas nonpadi dan nonjagung Rp142,66 triliun, serta kenaikan dari ekspor Rp158,38 triliun. Angka tersebut setara dengan USD 27,1 miliar, termasuk penghematan devisa impor.
Baca Juga: Bontang Tuan Rumah Popda 2027, Tapi 3 Cabor Ini Malah Terancam Digelar di Luar Kota!
Keberhasilan ini juga berdampak global. Indonesia yang sebelumnya importir besar beras, kini menghentikan impor sehingga harga beras dunia turun tajam dari USD 660 per ton menjadi sekitar USD 340 per ton. Kondisi itu bahkan memicu upaya penyelundupan beras ke Indonesia akibat perbedaan harga.
“Indonesia mengganggu pasar dunia, tapi dalam arti positif. Konsumen dunia bahagia karena harga turun,” tutur dia. Ke depan, Kementerian Pertanian menargetkan hilirisasi seluruh komoditas unggulan nasional, mulai dari beras, kelapa, CPO hingga gambir. Nilai ekonomi hilirisasi tersebut diperkirakan mencapai Rp10.000 triliun, atau setara tiga kali APBN.
“Ini bukan kerja satu kementerian. Ini kerja putra-putri terbaik bangsa. Kami hanya bagian kecil dari akselerasi besar ini,” pungkas Arman. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki