KALTIMPOST.ID- DPRD Kaltim mengatensi mandeknya kontribusi sektor jasa maritim terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, aktivitas strategis di Sungai Mahakam telah berlangsung belasan tahun dengan nilai ekonomi yang tidak kecil.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut praktik ship to ship (STS) di Muara Berau dan Muara Jawa telah berjalan sejak sekitar 2010. Ironisnya, hingga kini aktivitas yang melibatkan kapal dan aset bernilai triliunan rupiah itu sama sekali belum menyumbang pendapatan bagi kas daerah.
“Di Muara Berau setiap bulan ada sekitar 100 sampai 150 kapal. Di Muara Jawa 20 sampai 50 kapal. Tapi PAD kita nol rupiah,” ujar Hasanuddin Mas’ud beberapa waktu lalu.
Baca Juga: PAD Kaltim Bocor, Potensi Rp 90 Miliar per Tahun dari Pemanduan Kapal Sungai Mahakam
Menurut Hamas—sapaan akrabnya—ketika ruang laut dan sungai yang sejatinya merupakan ruang publik diberikan dalam bentuk konsesi, maka statusnya berubah menjadi ruang privat. Dalam konteks itu, pemerintah daerah sebagai pemilik wilayah laut 0 hingga 12 mil semestinya memperoleh manfaat ekonomi yang nyata.
Atas dasar itu, DPRD Kaltim mendorong keterlibatan aktif perusahaan daerah dalam pengelolaan jasa maritim. Mulai dari layanan pemanduan kapal, assist (asis), penundaan, hingga pengelolaan area penambatan.
Skema yang ditawarkan adalah kerja sama business to business (B2B) antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan operator pelabuhan seperti Pelindo. “Jangan lagi swasta langsung ke Pelindo. Masuk dulu ke perusahaan daerah, baru kemudian kerja sama dengan Pelindo,” tegasnya.
Hamas memperkirakan, jika aktivitas STS dikelola secara optimal dan melibatkan BUMD, potensi PAD yang bisa diraih sangat signifikan. Bahkan, pendapatan bersihnya disebut dapat menembus ratusan miliar rupiah setiap bulan.
“Bayangkan, STS itu bisa menghasilkan sekitar Rp300 miliar per bulan bersih. Selama ini daerah tidak mendapatkan apa-apa,” katanya mengakhiri. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki