KALTIMPOST.ID-Tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali membuka pertanyaan besar tentang sejauh mana negara hadir melindungi hak dasar pendidikan anak.
Anak tersebut diduga mengakhiri hidupnya karena tidak mampu meminta buku dan pena kepada orangtuanya. Sebuah peristiwa yang dinilai tidak bisa dipandang sebagai kasus individual semata.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan, tragedi tersebut merupakan peringatan keras atas kegagalan sistemik dalam menjamin hak pendidikan yang layak dan bermartabat bagi setiap anak Indonesia.
“Tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena kemiskinan dan kelalaian sistem. Buku dan pena adalah keperluan paling elementer dalam pendidikan. Ketika itu pun tak terjangkau, yang gagal bukan anak dan keluarganya, tetapi sistem kita,” tegas Hetifah.
Menurutnya, kasus Ngada menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kemiskinan struktural.
Meski angka partisipasi sekolah (APS) usia 7–12 tahun di Ngada tercatat tinggi, mencapai 98,5 persen, angka tersebut menurun drastis pada jenjang SMA/SMK usia 16–18 tahun menjadi 69,06 persen.
“Penurunan ini mencerminkan tekanan ekonomi yang semakin berat seiring bertambahnya usia anak dan meningkatnya kebutuhan pendidikan,” ujarnya.
Di sisi lain, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ngada tahun 2024 tercatat sebesar 72,04 atau masuk kategori tinggi, dengan tingkat pengangguran terbuka yang relatif rendah. Namun angka tersebut justru menyimpan ironi.
Politikus Partai Golkar itu menilai masih banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem tetapi tidak terdeteksi dalam statistik dan luput dari prioritas bantuan pemerintah.
Mereka berada di celah kebijakan dan tidak tersentuh sistem perlindungan sosial yang seharusnya hadir lebih awal.
Situasi itu diperparah lemahnya koordinasi lintas sektor di tingkat daerah. Program pendidikan, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan kerap berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi data dan mekanisme deteksi dini yang efektif.
“Akibatnya, anak-anak yang berada dalam kondisi sangat rentan tidak teridentifikasi sejak awal. Negara baru hadir setelah tragedi terjadi,” kata wakil rakyat asal Kaltim itu.
Baca Juga: Tak Kalah Saing! SMP 21 Balikpapan Buktikan Prestasi Lewat Spandusa Festival 4.0 dan Karya Nasional
Komisi X DPR RI, lanjut Hetifah, memandang tragedi ini harus menjadi titik balik perbaikan kebijakan.
Sejumlah langkah konkret perlu segera dilakukan, mulai dari penguatan integrasi data pendidikan dan perlindungan sosial agar anak rentan dapat terdeteksi sejak dini.
Selain itu, bantuan pendidikan harus benar-benar menjangkau kelompok paling membutuhkan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar siswa seperti alat tulis dan perlengkapan belajar.
Pemerintah daerah juga didorong untuk lebih fokus pada implementasi di lapangan, bukan sekadar perencanaan administratif.
Hetifah menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor yang holistik. Pendidikan, menurutnya, tidak akan berhasil tanpa jaring pengaman sosial yang kuat.
“Anak ini seharusnya masih bermimpi, belajar, dan bermain, bukan memikul beban kemiskinan yang terlalu berat. Negara tidak boleh lagi datang terlambat,” ujarnya.
Ke depan, melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Komisi X DPR RI akan mendorong penguatan kewajiban negara dan satuan pendidikan dalam menjamin kebutuhan dasar peserta didik, integrasi data pendidikan, dan perlindungan sosial, serta mekanisme deteksi dini agar tidak ada lagi anak yang terabaikan. (rd)
Editor : Romdani.