KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Penasihat hukum Barisan Pembela Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma (BALA RRT), Refly Harun, mengungkap adanya informasi mengenai tawaran penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ) yang disebut-sebut datang dari pihak Presiden Joko Widodo.
Tawaran tersebut, menurut Refly, diarahkan kepada salah satu kliennya, yakni dr Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi yang kini tengah bergulir.
Refly mengatakan informasi mengenai tawaran tersebut ia ketahui dari pernyataan pihak lain yang menyebut adanya upaya damai terhadap kliennya. Namun, ia menegaskan bahwa sejak awal pihaknya tidak pernah membuka ruang untuk penyelesaian di luar proses hukum.
Sebagai kuasa hukum, Refly menyatakan telah berulang kali memastikan sikap kliennya yang menolak jalur RJ, termasuk menolak kemungkinan datang ke Solo untuk membicarakan perdamaian.
“Tidak ada niatan dari klien kami untuk menempuh restorative justice,” kata Refly dalam pernyataannya, Kamis (5/2/2026).
Refly juga menegaskan sikap pribadinya sebagai advokat. Ia menyatakan siap mundur dari tim penasihat hukum apabila klien-kliennya memilih jalur damai dalam perkara tersebut.
Pernyataan itu, menurut Refly, pernah ia sampaikan secara terbuka di hadapan mahasiswa dalam sebuah forum diskusi. Ia menilai perkara ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan melalui mekanisme RJ.
Lebih lanjut, Refly berpandangan bahwa dalam kasus ini justru kliennya yang merasa dirugikan. Ia menilai langkah hukum yang ditempuh Presiden Jokowi terhadap kliennya merupakan bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik.
“Dalam pandangan kami, yang seharusnya meminta maaf adalah pihak pelapor, bukan sebaliknya,” ujarnya.
Hingga kini, perkara dugaan ijazah palsu tersebut masih menjadi sorotan publik dan terus bergulir dalam proses hukum.
Editor : Uways Alqadrie