KALTIMPOST.ID, TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menegaskan pentingnya penguasaan data sebagai standar utama kinerja aparatur pemerintah daerah. Ia bahkan mengingatkan tidak akan mentolerir pejabat yang tidak memahami data sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Penegasan tersebut disampaikan saat melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumat (6/2/2026), di Pendopo Odah Etam, Tenggarong. Pelantikan ini merupakan bagian dari mutasi dan penataan pejabat di lingkup Pemkab Kukar.
“Sekali lagi, saya tidak akan mentolerir pejabat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak menguasai data berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada,” tegas Aulia dalam arahannya.
Menurutnya, penguasaan data menjadi fondasi dalam merancang program sekaligus menentukan arah kebijakan. Ia mencontohkan sektor pendidikan yang harus memiliki data rinci terkait kondisi riil di lapangan agar perencanaan pembangunan bisa tepat sasaran.
“Dinas pendidikan misalnya harus punya data, berapa sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, berapa sekolah yang harus kita rehab ringan, rehab sedang, rehab berat, berapa sekolah yang tidak punya toilet yang representatif,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan sektor pendidikan ke depan akan difokuskan pada perbaikan ruang belajar, fasilitas dasar, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Karena itu, data yang akurat dinilai menjadi dasar dalam menentukan prioritas program.
Penekanan serupa juga disampaikan kepada para camat. Mereka diminta memiliki data detail terkait kondisi sosial masyarakat di wilayah masing-masing, termasuk jumlah warga miskin, lokasi tempat tinggal, hingga penyebab utama kondisi tersebut.
“Para camat saya ingatkan, harus punya data. Berapa warga miskin di tempat kita, di mana alamatnya, apa penyebab dia bisa menjadi miskin, sehingga ketika kita ingin melakukan intervensi, intervensi yang kita lakukan itu adalah intervensi yang tepat,” katanya.
Selain itu, Aulia juga mendorong pengelolaan data yang terintegrasi di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara. Ia menginginkan data pembangunan tidak tersebar di masing-masing perangkat daerah, melainkan terpusat agar perencanaan dan pelaksanaan program berjalan selaras.
“Saya menginginkan bahwa data di Kabupaten Kutai Kartanegara ini kita punya data satu pintu, masing-masing OPD tidak memiliki varian data masing-masing,” ucapnya.
Arahan tersebut disampaikan bersamaan dengan momentum pelantikan dan mutasi pejabat, sebagai penegasan bahwa jabatan tidak hanya membawa tanggung jawab administratif, tetapi juga tuntutan untuk memahami kondisi sektor yang ditangani secara terukur.
Penguasaan data disebut sebagai dasar dalam menyusun perencanaan, menentukan prioritas program, serta memastikan kebijakan daerah berjalan efektif dan tepat sasaran. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo