KALTIMPOST.ID, SAMARINDA--Sepucuk surat perpisahan YBS, seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tengara Timur, menjadi tamparan keras bagi negara.
Anak berusia 10 tahun yang duduk di kelas IV sekolah dasar itu mengakhiri hidupnya dan meninggalkan pesan yang pilu; ibunya yang tak mampu mebelikan buku dan pena.
Tragedi itu tak hanya berita duka, tetapi juga berkaitan dengan persoalan kemiskinan ekstrem dan tekanan psikologis. Kepergian YBS juga menjadi pembelajaran berharga bagi keluarga. Sebab, masalah bunuh diri pada anak bukan semata menjadi kesalahan individu, melainkan kegagalan kolektif.
Baca Juga: Ribuan Guru di Kaltim Belum Diangkat PPPK, Disdikbud Ungkap Kendala Masa Kerja dan Anggaran BOSP
Menukil hasil pemeriksaan Cek Kesehtan Gratis (CKG) Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI, sebanyak 7.225.795 anak usia sekolah dan remaja telah mengikuti skrining kesehatan jiwa. Lebih detailnya, sebanyak 363.326 orang atau sekitar 4,8 persen dilaporkan mengalami gejala depresi. Sementara skrining gejala kecemasan telah dilakukan terhadap 7.274.436 anak dan remaja. Hasilnya, sebanyak 338.316 orang (4,4 persen) terdeteksi mengalami gejala gangguan cemas.
Sehingga, kelompok anak dan remaja memiliki indikasi gangguan mental yang lebih tinggi dibandingkan kelompok dewasa dan lanjut usia (lansia). Depresi dan kecemasan jadi dua masalah mental yang mengintai.
Data itu juga menyeret Provnsi Kalimatan Timur (Kaltim) untuk menyusun langkah antisipasi. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Rahmat Ramadhan berharap tidak ada tragedi serupa di provinsi ini.
Baca Juga: PUSHAM Unmul Desak Hentikan Penyebaran Konten Diskriminatif di Media Sosial
"Mudah-mudahan di Kaltim tidak ada. Kita sudah beberapa tahun ini menggratiskan sekolah, termasuk buku-buku pelajaran, yang mana buku itu bisa dipinjam di perpustakaan. Nanti kalau sudah selesai bisa dikembalikan," ucapnya, Sabtu (7/2/2026).
Rahmat tak menepis bahwa di Kaltim masih ada masyarakat dengan kondisi ekonomi ekstrem. Dalam beberapa kasus, lanjut dia, Disdikbud Kaltim pernah membantu siswa yang benar-benar membutuhkan.
"Kalau berkaitan buku memang tidak termasuk di dalam pemberian, cuma beberapa kasus tertentu kami bantu. Misalnya siswa yang di bawah garis kemiskinan ekstrem, kita akan bantu termasuk seragamnya," imbuhnya.
Baca Juga: Perlengkapan Sekolah Gratis Disiapkan, Pemkot Bontang Anggarkan Rp 24,27 Miliar
Sebelum janji politik Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan wakilnya, Seno Aji, soal seragam sekolah gratis diimplementasikan, kata dia, sejumlah siswa ditemukan masih ada yang tidak mampu membeli seragam sekolah. Melihat kondisi ekonomi orang tua siswa, lanjutnya, Disdikbud Kaltim langsung mengambil kebijakan agar siswa dengan kondisi ekonomi tertentu tidak putus sekolah.
"Hal-hal yang begitu kita juga tidak memaksakan untuk membeli baju, bahkan sebelum ada gratispol, ada siswa yang masih pakai baju SMP. Tapi kita tidak larang. Insyaallah di Kaltim tidak ada, kalaupun ada kita berkoordinasi bagaimana agar anak tersebut tidak putus sekolah," ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Rahmat juga menyebut peran penting sekolah lewat guru BP (bimbingan penyluhan). Di Kaltim sendiri beberapa sekolah dilaporkan memiliki guru yang berkompeten di bidang psikologi, meski tidak semua sekolah ada.
"Hanya saja, persolalan lain ada batasan jam sekolah. Lepas dari sekolah kembali ke rumah/keluarga," jelasnya. Pada bagian lain, program gratispol di sektor seragam siswa pada kelas 10 dikalim sudah 100 persen terdistribusi ke siswa.
Baca Juga: SMA Prestasi Samarinda Terapkan Pembelajaran Bilingual Gratis, Pendaftaran Dibuka hingga 28 Februari
"Realisasinya sudah 100 persen di kelas 10, pembagiannya terakhir di Desember 2025 lalu, bertahap dari November. Baju gratis ini baju putih abu-abu dilengkapi dengan tas dan sepatu," jelanya.
Rahmat memperkirakan total penerima manfaat ada sekitar 63 ribuan siswa. Disinggung apakah alat tulis belajar juga akan diberikan gratis, Rahmat berharapnya program tersebut bisa diperluas, namun kondisi fiskal menjadi tantangan tersendiri.
"Kalau rencana digratiskan alat tulis juga sebenarnya ada, tapi kan kita melihat kemampuan keuangan dearah," sentilnya. Oleh karenanya, untuk mencegah agar tragedi di NTT tidak terjadi di Kaltim, Rahmat menegaskan akan lebih intens berkoordinasi dengan lintas instansi.
"Untuk miskin ekstrem bekerjasama dengan berbagai dinas, misalnya dari kami Dinas Pendidikan, ada siswa yang mendapat musibah korban kebakaran jadi kami bantu dan kami sampaikan juga dengan dinas-dinas terkait. Agar anak-anak tetap sekolah, tidak putus sekolah," pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki