KALTIMPOST.ID, PENAJAM — Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Ishak Rachman, mendesak agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Waru yayasan Bakti Benuo Taka, ditutup sementara.
Hal ini menyusul dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 24 siswa SDN 008 Waru. Menurut Ishak, pemerintah daerah harus segera memanggil kepala SPPG Waru untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
Ia menegaskan, insiden tersebut tidak boleh terulang, terlebih program tersebut baru berjalan sekitar sepekan. “Ya sebaiknya pemerintah daerah sebagai koordinator memanggil kepala SPPG-nya ini untuk dievaluasi.
Hal seperti ini kan tidak boleh terjadi lagi. Ini baru seminggu berjalan sudah ada kelalaian seperti ini,” ujar Ishak sembari melihat perawatan para siswa yang terdampak, Rabu (11/2/2026).
Ia bersyukur tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Para siswa dilaporkan mengalami muntah-muntah dan sesak napas. Namun demikian, ia menilai jumlah korban yang mencapai 24 siswa, dan seorang siswa SMAN 2 juga diduga terdampak MBG, tetap menjadi perhatian serius semua pihak.
“Tapi ini baru kejadian pertama di PPU, sudah 24 siswa yang terkena dampaknya. Ini perlu perhatian semua pihak,” tegasnya.
Secara pribadi, Ishak menyarankan agar operasional dapur SPPG Waru dihentikan sementara sampai hasil pemeriksaan dan evaluasi selesai dilakukan. Ia bahkan mengusulkan agar anggaran program sementara dialihkan langsung kepada orang tua siswa demi menghindari risiko serupa.
“Kalau saran saya, dengan kejadian ini dapurnya tutup dulu. Dievaluasi dulu. Jangan besok tetap dijalankan. Kita belum tahu makanan mana yang mengandung sesuatu yang membuat anak-anak sakit,” katanya.
Ishak juga menyoroti sistem pengawasan, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan. Ia mempertanyakan jam pengolahan, standar kebersihan dapur, hingga pengawasan bahan dan peralatan yang digunakan.
“Bagaimana sistem pengawasan gizinya, pengawasan penyajiannya? Kapan dimasak, diolah, lalu disajikan pagi hari itu perlu dikontrol. Jangan sampai dapur tertutup, hanya pengelola yang bisa masuk. Harus ada bentuk kontrol,” ujarnya.
Politisi PDIP Daerah Pemilihan (Dapil) Waru itu juga menyinggung pentingnya peran ahli gizi dalam operasional dapur. Jika hanya satu ahli gizi menangani hingga 1.000 porsi makanan, menurutnya hal itu patut dipertanyakan dari sisi pengawasan dan kualitas.
“Kalau cuma satu ahli gizi untuk 1.000 porsi, tentu kurang. Kualifikasi dan kompetensinya juga penting. Informasinya bahkan belum ada sertifikat. Ini perlu dicek,” katanya.
Selain itu, Ishak meminta agar seluruh fasilitas dapur didisinfeksi guna memastikan keamanan pangan sebelum kembali beroperasi.
Lebih jauh, ia menilai pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam pemulihan kondisi psikologis siswa dan orang tua yang terdampak. Menurutnya, peristiwa ini berpotensi menimbulkan trauma.
“Ini harus dipulihkan dulu mental anak-anak. Orang tuanya juga pasti trauma. Jangan sampai ada korban jiwa, cukup kejadian di kota lain saja,” tegasnya.
Terkait langkah DPRD, Ishak menyebut pihaknya akan berkoordinasi dan membawa persoalan tersebut dalam rapat pimpinan untuk menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait.
“Secepatnya akan kami sampaikan ke pimpinan untuk dibahas. Yang jelas kejadian ini tidak boleh terulang. Pemerintah harus berbuat,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo