KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Pemprov Kalimantan Timur diterpa isu pengadaan mobil mewah seharga Rp 8,5 miliar. Angka itu menarik perhatian publik lantaran efisiensi selalu digaungkan.
Penyewaan dan memanfaatkan semaksimal mungkin kendaraan yang ada dianggap lebih efektif, ketimbang membeli mobil baru dengan kondisi fiskal tidak ideal.
Di sela-sela pemangkasan dana transfer pusat ke daerah sebsar Rp 6 tirilun, informasi pengadaan itu tecatat di dalam sistem Inaproc Pemprov Kaltim. Dokumen itu menjelaskan bagaimana kendaraan yang dibutuhkan; spesifikasi SUV hybrid 2.996 cc dengan tenaga 434 HP, kapasitas baterai 38,2 kWh, serta penggerak listrik dengan torsi 620 Nm.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Beli Mobil Mewah Rp 8,5 Miliar di Tengah Kondisi Fiskal Tak Ideal, Ini Spesifikasinya
Spesifikasi ini identik dengan varian plug-in hybrid dari pabrikan Inggris, seperti Land Rover model Range Rover 3.0 LWB SV atau 3.0 SE LWB PHEV, kendaraan premium yang memang dibanderol di kisaran harga miliaran rupiah.
Isu ini pun mendapat respons dari senator Kaltim. Anggota DPRD Kaltim, Subandi, menilai pengadaan kendaraan pada prinsipnya harus berbasis kebutuhan, bukan sekadar keinginan.
“Kalau kita mengadakan apa pun, termasuk pembangunan, acuannya kebutuhan. Kalau memang karena medan di Kaltim berat dan jarak antardaerah jauh, sehingga membutuhkan kendaraan berkapasitas mesin besar untuk kunjungan lapangan, itu bisa saja,” ujarnya, Selasa (17/6/2026).
Baca Juga: DPRD Kaltim Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Boleh Pangkas Tunjangan Guru dan Nakes
Namun, menurut Subandi, konteks fiskal saat ini tak bisa dikesampingkan. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan kebijakan efisiensi membuat seluruh belanja daerah perlu ditimbang ulang. Dalam situasi seperti sekarang, pihaknya menyarankan agar pengadaan yang tidak bersifat mendesak ditunda.
“Angka Rp 8,5 miliar itu besar. Kalau memang jenis mobilnya harganya segitu, ya memang segitu. Tapi kalau kebutuhannya tidak mendesak, sebaiknya ditangguhkan dulu,” katanya.
Lebih baik, kata dia, memanfaatkan kendaraan dinas yang sudah ada. Dia meyakini masih banyak mobil operasional di lingkungan Pemprov Kaltim yang layak pakai, baik untuk kunjungan kerja ke lapangan maupun penyambutan tamu kenegaraan.
Baca Juga: Intip Anggaran Jasa Pembuat Pidato Gubernur Kaltim 2026, Nilainya Puluhan Juta Tuai Sorotan
“Kenapa tidak dimaksimalkan yang ada dulu? Selagi belum dibeli dan masih dianggarkan, bisa ditunda. Nanti jadi silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran). Tapi kalau sudah dibeli lalu ditangguhkan, itu bisa menimbulkan konsekuensi hukum atau sanksi dari pihak ketiga,” ujarnya.
Wacana efisiensi ini juga membuka opsi lain. Misalnya mengenakan skema sewa dibanding beli. Untuk tahun anggaran 2026, Subandi mengaku lebih condong pada skema penyewaan kendaraan, terutama jika kebutuhannya bersifat kondisional.
“Banyak perusahaan besar sekarang pakai sistem sewa. Kalau beli, biaya perawatan, operasional, sampai tenaga pendukung ditanggung sendiri. Kalau sewa, sifatnya temporer. Tiga bulan, enam bulan, atau setahun, kalau sudah cukup ya bisa dihentikan,” katanya.
Kendati demikian, Subandi mengingatkan skema pilihan sewa pun harus berbasis kebutuhan riil. Jika kendaraan yang ada masih memadai, maka langkah paling rasional adalah mengoptimalkannya.
“Lebih tepatnya manfaatkan mobil yang ada kalau masih baik. Kenapa harus sewa atau beli lagi di saat anggaran kita sedang pengetatan seperti ini? Pemerintah harus peka dengan situasi,” tandasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki