KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Fenomena kerabat Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, yang menempati sejumlah posisi strategis di organisasi daerah memicu kegaduhan publik di Tanah Etam.
Polemik kian meruncing soal relasi kekuasaan dan kedekatan usai dilantiknya Syarifah Suraidah, istri Gubernur sekaligus anggota DPR RI, sebagai Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat (Kormi) Kaltim periode 2025-2029 pada 16 Februari lalu.
Bagi pengamat politik asal Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bahtiar, reaksi publik itu terbilang wajar. Dalam demokrasi, kata dia, publik memang cukup peka untuk urusan jabatan publik dan relasi keluarga lantaran masalah ini kerap bersinggunggan langsung dengan etika politik dan tata kelola daerah.
Baca Juga: Istri Gubernur Kaltim Pimpin Kormi, Deretan Selebgram Masuk Pengurus
Meski demikian, perdebatan tentang etika politik selalu berada di wilayah abu-abu. Di mana hukum positif tak melarang, tapi memicu pertanyaan moral. "Yang paling penting ditelisik adalah proses pemilihannya. Apakah sudah sesuai aturan, baik perundang-undangan maupun tata tertib internal organisasi,” ujarnya, Selasa, 17 Februari 2026.
Di sisi itu, objektivitas proses pemilihan jadi kunci. Proses pemilihan perlu dibuka seterang mungkin untuk memastikan tidak adanya intervensi yang membuka jalan bagi lingkaran kerabat kepala daerah duduk di jabatan seperti itu. Lewat transparansi itu, barulah publik bisa benar-benar menilai apakah proses berjalan adil atau tidak.
Secara etika, memang fenomena ini bisa dibilang tak elok karena menyiratkan adanya patronase dalam dinamika politik daerah. "Idealnya, memang sebaiknya keluarga atau kerabat kepala daerah tak menempati posisi strategis. Biar tak ada spekulasi aji mumpung atau kesan penguasaan organisasi," terangnya.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Beli Mobil Mewah Rp 8,5 Miliar di Tengah Kondisi Fiskal Tak Ideal, Ini Spesifikasinya
Etika politik terkait jabatan kerabat ini memang selalu memicu persepsi negatif. Namun hal itu, kata dia, mudah dibantah. Dalam negara demokrasi, pemilihan terbuka untuk siapa saja. Sehingga kerja nyata yang bisa mampu menunjukkan integritas, profesionalisme, hingga dampak nyata bagi daerah jadi kunci untuk membalikkan persepsi negatif tersebut.
“Pada akhirnya yang menentukan adalah pembuktian. Apakah mereka mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Saipul menyoroti rangkap jabatannya Syarifah Suraidah setelah dilantik memimpin Kormi Kaltim. Jangan sampai tugasnya ini membuat pecah fokus dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional sebagai perwakilan Kaltim di Senayan, DPR RI. "Jangan sampai bertambahnya jabatan, malah mengabaikan tugas utama sebagai wakil rakyat Kaltim di DPR RI tak maksimal," tukasnya mengakhiri. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki