KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar di Pemprov Kaltim memicu perdebatan soal arah politik anggaran. Terutama tentang untuk siapa APBD dibelanjakan.
Akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mempertanyakan logika pemerintah dalam menyusun bagaimana prioritas anggaran pembangunan dirancang.
Menurut dia, gubernur lalai dalam membaca anggaran yang benar-benar berpihak ke masyarakat ketika fasilitas pejabat mendapat porsi besar dari uang publik yang dikelola pemerintah.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Beli Mobil Mewah Rp 8,5 Miliar di Tengah Kondisi Fiskal Tak Ideal, Ini Spesifikasinya
"Saya kira masih banyak prioritas. Bukan hanya soal pembelian kendaraan dengan harga fantastis, tapi juga perayaan hari ulang tahun dengan anggaran cukup besar,” ujarnya, Selasa, 17 Februari 2026.
Inkonsistensi dalam kebijakan anggaran juga masih terlihat dari perjalanan dinas dan rapat di hotel. Padahal efesiensi bukan sekadar jargon administratif pemerintah, tapi bagaimana kepala daerah menegakkan disiplin politik dalam setiap anggaran belanja.
“Artinya memang ada semacam kegagalan gubernur memahami instruksi presiden. Kalau bicara politik anggaran, seharusnya ada yang jauh lebih prioritas dibanding itu,” tegasnya.
Baca Juga: Soroti Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar, DPRD Kaltim: Kenapa Tidak Pakai Mobil yang Ada atau Sewa?
Dari kacamata Castro, begitu dia akrab disapa, masih banyak daftar kebutuhan dasar di Kaltim yang perlu dipenuhi. Dari polemik beasiswa, peningkatan layanan kesehatan, hingga kualitas pendidikan yang jelas lebih mendesak memerlukan anggaran ketimbang mobil mewah pejabat.
“Kita masih ribut soal beasiswa. Belum lagi sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan yang seharusnya lebih diprioritaskan. Bukan justru mengakomodasi kepentingan fasilitas pejabat, termasuk fasilitas gubernur sendiri,” katanya.
Menurut dia, kebutuhan mendasar publik harusnya menjadi pusat gravitasi dalam politik anggaran pemerintah. Bukannya malah mendahulukan kenyamanan elite di atas kepentingan masyarakat.
“Yang paling prioritas adalah sektor publik. Harusnya itu yang menjadi pilihan politik anggaran gubernur,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki