KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Ratusan mahasiswa yang menamakan diri dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Aliansi-Geram) menggeruduk Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026).
Mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus itu membawa tujuh tuntutan dan meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya. Aksi tersebut sempat diwarnai dialog dengan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. Satu per satu tuntutan dijelaskan dan dijawab oleh kepala daerah yang sudah setahun bekerja.
Perwakilan massa aksi mengakui tuntutannya diterima langsung oleh gubernur dan dituangkan di selembar kerta bermatrai. Koordinator Aksi Aliansi Geram, Andreas Anggrarius Lawe meyakinkan akan mengawal komitmen tersebut.
“Kami membawa tujuh poin tuntutan dan sudah diterima oleh gubernur. Sudah ditandatangani dalam fakta integritas. Kami harap Pemprov konsisten melaksanakan apa yang sudah disepakati. Jangan sampai hanya tanda tangan di atas kertas, tapi tidak dijalankan,” tegasnya dikonfirmasi seusai aksi.
Adapun tujuh tuntutan itu meliputi evaluasi dan pemerataan program Gratispol, tindak lanjut atas kerusakan ekologis di Benua Etam, serta pemerataan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak penghentian praktik politik dinasti, jaminan perlindungan dan kepastian hak buruh serta masyarakat adat, perlindungan penuh terhadap kebebasan berekspresi, serta transparansi APBD Provinsi Kaltim.
Andreas menambahkan, langkah selanjutnya adalah mengawal realisasi komitmen tersebut. Aliansi Geram menyatakan tidak akan berhenti pada aksi hari itu, melainkan terus memantau implementasi kebijakan di lapangan.
Baca Juga: APBD Kaltim Menyusut, Bantuan Keuangan Parpol Tetap Rp 5 Ribu per Suara
Disela-sela dialog dengan gubernur Ketua BEM KM Universitas Mulawarman, Hiththan Hersya Putra, sempat menyentil gubernur soal ajakan debat terbuka di ruang akademik.
Tantangan itu nantinya disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan ke Pemprov Kaltim. “Kami menantang gubernur dan wakil gubernur untuk berdebat secara terbuka. Ini bentuk tanggung jawab paling sederhana yang bisa mereka lakukan, yakni memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada publik,” ujarnya.
Menurut Hiththan, debat terbuka penting agar janji-janji kampanye dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual di ruang publik.
Bahkan sebelumnya, lanjut dia, BEM KM Unmul juga pernah menawarkan forum debat saat masa kampanye, namun tidak mendapat respons. “Hari ini kami kembali menantang secara terbuka. Mari beradu gagasan di forum intelektual. Publik berhak tahu sejauh mana komitmen itu dijalankan,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengindahkan tantangan mahasiswa. "Nanti silahkan masukan suratnya, saya siap," singkatnya menjawab tantangan itu dihadapan massa aksi. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki