KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi I DPRD Kaltim menerima audiensi Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB), Senin, 23 Februari 2026.
Dalam forum itu, Ketua dan anggota Komisi I, Selamat Ari Wibowo dan Didik Agung Eko Wahono, mendengarkan aspirasi para pelajar dari Bumi Batiwakkal yang meminta DPRD tingkat provinsi mengatensi dua isu: polemik hukum terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati dalam SK Nomor 705/2024 tentang Penetapan Tarif Air, serta pengawasan kewajiban reklamasi pascatambang di Kabupaten Berau.
Terkait isu penetapan tarif air di Perumdam Batiwakkal, Selamat menerangkan, masalah itu kini sudah masuk ke meja kepolisian sehingga dewan tak punya wewenang untuk mengintervensi. "Tapi sebagai bentuk pengawasan, Komisi I bisa berkoordinasi, menanyakan perkembangan penanganan agar informasi terbaru diketahui publik," terangnya.
Baca Juga: Mahasiswa Berau Demo DPRD Kaltim: Tuntut Kasus SK Palsu dan Reklamasi Tambang
Di sisi lain, soal lingkungan dan pascatambang, DPRD meminta data konkret ke KPMKB. Tanpa informasi sahih, seperti nama perusahaan, lokasi konsesi, hingga status kewajiban reklamasi, dewan tak bisa leluasa bergerak.
Jika data itu ada, maka dewan punya dasar legal untuk memanggil perusahaan bahkan menginspeksi dadakan ke lapangan. "Kalau ada data valid, dewan tentu bisa menempuh langkah administrasi yang memang masuk kewenangan kami," lanjut Politikus PKB itu.
Aspirasi KPMKB ini tak terhenti dengan adanya audiensi ini. Dewan, kata Selamat, akan bersurat ke DPRD Berau agar aspirasi mahasiswa Berau itu bisa lebih dalam dibahas di daerah. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki