KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Janji bantuan biaya pendidikan "Gratispol" yang menjadi jualan pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji disebut berbanding jauh dengan program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) dan Stimulan.
Pernyataan itu disampaikan Rudy ketika bersambutan di agenda laporan hasil reses anggota DPRD Kaltim, Senin (22/2/2026). Dalam tahun berjalan ini, kata Rudy, pemerintah mengucurkan anggaran Gratispol untuk 158 ribu mahasiswa di Benua Etam.
“Jumlahnya 158.891, kalau saya tidak salah. Tadi kami baru selesai briefing,” kata Rudy. Bantuan itu, menurut dia, tersedia bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri maupun swasta, tanpa membedakan gender, agama, suku, atau etnis.
Baca Juga: Kenapa Gratispol Kaltim Ada Batasan Rp 5 Juta? Biro Kesra Bongkar Alasannya: Fiskal dan Aturan Pusat
Rudy juga menggarisbawahi dalam proses penyaluran bantuan. Kata dia, anggaran langsung ke kampus bukan ke mahasiswa secara perorangan. Saat ini, terdapat sekitar 52 perguruan tinggi di Kaltim yang terlibat, baik negeri maupun swasta.
"Kalau dibandingkan dengan Kaltim Tuntas dan stimulan tahun 2023, jumlahnya hanya 28 ribu penerima. Sekarang anggaran yang kita siapkan Rp 1,37 triliun,” ujarnya.
Perbandingan itu menjadi dasar klaim Rudy sebagai pembeda utama antara Gratispol dan Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT), yang mana lonjakan kuantitas penerima dan besaran anggaran.
Baca Juga: Jalur Khusus Gratispol Pendidikan Kaltim Terbongkar, 4 Pimpinan Daerah Ini Punya Hak Mandat!
Namun, di saat yang sama, muncul keluhan sebagian mahasiswa yang merasa ditolak atau diputus sepihak dalam proses verifikasi. Rudy kembali membantah adanya pemutusan sepihak oleh pemerintah.
Menurut dia, jika ada mahasiswa yang tidak lolos, hal itu berkaitan dengan pemenuhan syarat dan mekanisme di masing-masing kampus. "Kita membayarnya ke kampus. Jadi urusannya dengan kampus," kata dia.
Sebab, seluruh proses tetap berbasis aturan. Tidak semua pendaftar otomatis diterima. Ada batasan usia, administrasi, dan ketentuan lain yang harus dipenuhi demi efektivitas program. "Semua pakai aturan. Tidak boleh tidak pakai aturan. Semua ada batasnya," ujarnya.
Baca Juga: Tak Perlu Surat Miskin, Begini Cara Daftar Program Gratispol Kesehatan Kaltim 2026
Gratispol juga tidak berlaku bagi mereka yang telah menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain. Artinya, program ini tidak bisa ditumpuk dengan skema bantuan berbeda.
Selain itu, terdapat syarat domisili minimal tiga tahun di Kaltim. “Ini diperuntukkan untuk masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy. Pada bagian lain, jika nantinya terjadi rasionalisasi dan ada sisa anggaran, dana itu akan dialihkan untuk pembangunan gedung sekolah.
Seperti di Balikpapan, lanjut dia, defisit gedung sekolah mencapai sekitar 48 persen. Tapi tahun ini, pemprov menargetkan pembangunan tiga hingga empat gedung baru, termasuk di Kabupaten Berau. "Tahun ini kita bangun. Tahun 2027 beda lagi, karena kita masih banyak kekurangan gedung sekolah," pungkasnya. (*/riz)
Perbedaan Gratispol Tahun 2026 dengan BKT/Stimulan Tahun 2023
Jumlah penerima mahasiswa
Gratispol; 157.090
Kaltim Tuntas dan Stimulan; 28.213
Jumlah anggaran
Grarispol; Rp 813.572.816.038
Kaltim Tuntas dan Stimulan; Rp 365.345.000.000
Rata-rata anggaran per mahasiswa
Grarispol; Rp 5.179.024
Kaltim Tuntas dan Stimulan; 12.949.527
Editor : Muhammad Rizki