SANGATTA - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan PPPK di Kutai Timur (Kutim) dipastikan mengalami penurunan drastis tahun ini. Penurunan ini terjadi setelah kemampuan fiskal daerah menyusut signifikan dan memaksa pemerintah melakukan penyesuaian belanja pegawai.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi menyampaikan bahwa APBD 2025 tidak dapat digunakan sepenuhnya. Dari total Rp 5,1 triliun, hanya Rp 4,6 triliun yang menjadi anggaran efektif.
“Anggaran efektif kita hanya Rp 4,6 triliun karena sebagian harus dialokasikan untuk melunasi utang program tahun lalu. Kondisi ini membuat kita tertatih-tatih dalam memenuhi janji kepada masyarakat dan menjalankan program unggulan,” ujarnya.
Baca Juga: Gedung STIPER Kutim Disiapkan Jadi Rintisan Sekolah Rakyat
Penurunan kapasitas fiskal ini berbeda jauh dengan proyeksi beberapa tahun lalu yang sempat mematok potensi anggaran hingga Rp 10 triliun. Hilangnya sekitar Rp 6 triliun membuat ruang belanja pegawai ikut terpangkas, terlebih regulasi membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.
“Saat anggaran kita masih di angka Rp 10 triliun, alokasi pegawai bisa mencapai Rp 3 triliun. Kini, dengan anggaran Rp 5 triliun, pagu untuk pegawai maksimal hanya Rp 1,7 triliun. Logikanya, jika total anggaran turun, komponen di dalamnya pasti ikut turun,” kata Mahyunadi.
Dampaknya langsung terasa pada nilai TPP. Jika sebelumnya berada pada kisaran Rp 4,5 juta, kini TPP turun menjadi sekitar Rp 1,6 juta hingga Rp 1,8 juta. Penurunan ini menambah tekanan bagi pegawai yang pendapatan bulanannya sudah terikat cicilan rumah maupun kendaraan.
Baca Juga: Landasan Masih Tanah, Operasional Bandara Uyang Lahai di Kutim Lumpuh Setiap Kali Hujan
"Kita Tidak bisa apa-apa karena berdasarkan penyusunan anggaran belanja langsung, belanja kredit langsung, belanja modal, belanja pegawai itu diatur ada ukurannya," sambungnya.
Meski anggaran terbatas, Pemkab Kutim tetap melanjutkan 50 program strategis dengan penyesuaian skala pelaksanaan.
“Kami tidak mau menyerah dengan keadaan. Walaupun skala pembangunan tidak lagi masif, minimal roda program unggulan tetap berputar demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki