KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Gelombang desakan agar pemerintah Indonesia segera angkat kaki dari keanggotaan Board of Peace (BoP) kini menjadi sorotan internasional.
Menanggapi tekanan publik terhadap Jakarta tersebut, Pemerintah Iran melalui Duta Besarnya untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, memilih untuk bersikap diplomatis.
Boroujerdi menegaskan bahwa Iran tidak akan mencampuri urusan domestik maupun pilihan politik luar negeri Indonesia.
Menurutnya, setiap langkah yang diambil Jakarta merupakan hak berdaulat yang didasari oleh kepentingan nasional mereka sendiri.
"Kami meyakini bahwa kebijakan setiap negara dirumuskan berdasarkan kepentingan internal masing-masing.
Karena itu, kami tidak dalam posisi untuk memberikan komentar lebih jauh terhadap kebijakan yang diambil oleh negara lain," jelas Boroujerdi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/3).
BoP dan Ironi Perdamaian
Baca Juga: Prabowo Siap Terjang Teheran demi Damai, Dubes Iran: Niat Baik RI Kami Hargai
Sebagai informasi, BoP merupakan badan yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.
Lembaga ini memiliki mandat untuk mengawal proses rekonstruksi, administrasi, hingga pemulihan ekonomi di Jalur Gaza, Palestina, yang merujuk pada 20 poin rencana perdamaian versi Amerika Serikat.
Namun, posisi Indonesia di badan tersebut mulai digoyang menyusul serangan udara gabungan AS dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu.
Tragedi yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tersebut memicu kemarahan publik di Indonesia.
Sikap Keras MUI
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi pihak paling vokal yang mendesak pemerintah untuk segera membubarkan diri dari keanggotaan BoP.
Pada Minggu (1/3), MUI menyatakan bahwa keterlibatan AS dalam serangan ke Iran telah mencoreng nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh badan perdamaian.
Baca Juga: Sabu Disembunyikan dalam Mulut, Dua Pengedar di Nenang Tak Berkutik Digulung Polres PPU
MUI menilai keberadaan BoP patut dipertanyakan efektivitasnya dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina yang sesungguhnya.
"Apakah badan ini benar-benar bertujuan untuk perdamaian yang adil, atau justru menjadi alat untuk memperkuat struktur keamanan yang berat sebelah dan menindas Palestina? MUI mendesak pemerintah untuk mencabut keanggotaan dari BoP karena dinilai gagal membawa kemerdekaan sejati bagi rakyat Palestina," bunyi pernyataan resmi MUI.
Hingga saat ini, publik masih menunggu langkah berani dari Istana terkait masa depan posisi Indonesia di badan bentukan Trump tersebut, terutama di tengah eskalasi konflik yang kian meluas di Timur Tengah.(*)
Editor : Dwi Puspitarini