KALTIMPOST.ID, TEHERAN – Jabatan pemimpin tertinggi di Iran selalu identik dengan satu gelar keagamaan yang sangat kuat: Ayatollah. Gelar ini bukan sekadar sebutan formal, melainkan simbol otoritas spiritual sekaligus legitimasi politik dalam sistem Republik Islam Iran.
Nama besar seperti Ayatollah Ali Khamenei dan pendahulunya, Ayatollah Ruhollah Khomeini, menjadi bukti bahwa posisi tertinggi negara itu tak bisa dilepaskan dari status keulamaan dalam tradisi Syiah.
Gelar Religius Tingkat Tinggi
Dalam tradisi Islam Syiah Dua Belas Imam yang dianut mayoritas warga Iran, Ayatollah merupakan gelar kehormatan bagi ulama dengan tingkat keilmuan dan pengaruh yang sangat tinggi.
Istilah ini berasal dari bahasa Arab, “ayat” yang berarti tanda atau bukti, dan “Allah” yang berarti Tuhan. Secara harfiah, Ayatollah dapat dimaknai sebagai “Tanda Tuhan”.
Gelar tersebut diberikan kepada tokoh agama yang dinilai memiliki kedalaman ilmu fikih, kapasitas ijtihad, serta pengaruh luas dalam membimbing umat. Status ini bukan nama lahir atau gelar turun-temurun, melainkan pengakuan atas otoritas keagamaan seseorang.
Sejak Revolusi 1979
Perubahan besar terjadi setelah Revolusi Islam 1979. Sejak saat itu, Iran menempatkan seorang ulama bergelar Ayatollah sebagai pemimpin tertinggi negara. Konsep ini dikenal sebagai wilayat al-faqih, yakni kepemimpinan pemerintahan berada di tangan ahli hukum Islam.
Sosok sentral dalam perubahan tersebut adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini, ulama yang memimpin gerakan revolusi menggulingkan monarki.
Sebelum menjadi pemimpin negara, ia dikenal sebagai pengajar agama yang vokal mengkritik sekularisme dan kekuasaan kerajaan.
Qom dan Tradisi Keilmuan
Kota Qom menjadi salah satu pusat pendidikan agama terpenting di Iran. Dari kota inilah banyak ulama besar lahir dan menyandang gelar Ayatollah. Salah satunya adalah Hossein Boroujerdi, guru dari Khomeini.
Menariknya, pada masa Boroujerdi, sebagian ulama berpendapat bahwa agama sebaiknya tidak terlibat langsung dalam urusan politik negara. Pandangan itu berbeda dengan gagasan Khomeini yang kemudian mendorong keterlibatan aktif ulama dalam pemerintahan.
Dari Monarki ke Republik Islam
Sebelum revolusi, Iran dipimpin monarki di bawah Mohammad Reza Pahlavi. Pada era itu, kekuasaan kerajaan cenderung memperkuat sistem sekuler dan membatasi peran tokoh agama dalam pemerintahan.
Situasi politik memanas ketika gelombang protes muncul di Teheran pada era 1950-an. Ketegangan antara kelompok religius dan pemerintah monarki terus membesar hingga akhirnya meledak menjadi revolusi pada 1979.
Sejak saat itulah, gelar Ayatollah tak lagi hanya simbol keulamaan, tetapi juga menjadi penanda kekuasaan tertinggi di Republik Islam Iran—menggabungkan otoritas agama dan politik dalam satu figur sentral negara.
Editor : Uways Alqadrie