KALTIMPOST.ID, SAMARINDA — Pemprov Kalimantan Timur mengeklaim kondisi mayoritas jalan berstatus provinsi kini telah berada pada tingkat kemantapan tinggi.
Namun di balik capaian tersebut, upaya menuntaskan sisa ruas jalan rusak masih menghadapi satu persoalan, yakni keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda memastikan tingkat kemantapan jalan provinsi saat ini telah mencapai sekitar 85 persen dari total panjang jalan provinsi sepanjang 938 kilometer.
Baca Juga: Proyek Jalan Trans Kalimantan Sp Belusuh-Batas Kalteng Dimulai, Kontraktor Siap Running Tes
“Secara umum kondisi jalan provinsi di Kaltim sudah cukup baik. Memang masih ada kerusakan minor di beberapa titik, tetapi penanganannya terus berjalan,” ujar Fitra, Rabu (2/3/2026).
Menurutnya, sisa sekitar 15 persen jalan yang belum masuk kategori mantap mayoritas berada di wilayah utara Kaltim, khususnya pada ruas penghubung Kutai Timur menuju Berau.
Di segmen Kaubun hingga Karangan, masih terdapat kurang lebih 100 kilometer jalan yang kondisinya belum optimal.
Baca Juga: Jalan Protokol Balikpapan Bertabur Lubang, Pemkot Terkendala Kewenangan dan Anggaran
Sementara itu, untuk wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu, status jalannya sebagian besar bukan kewenangan provinsi, melainkan jalan nasional atau jalan non-status.
Kendati demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mengambil peran pada sejumlah ruas yang dinilai strategis bagi mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah jalur Sotek–Bongan. Ruas ini dianggap vital karena menjadi penghubung kawasan pedalaman Mahakam Ulu dengan wilayah hilir, sekaligus membuka konektivitas menuju Kutai Barat hingga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Juga: Jalan Kota Bangun–Kenohan Rusak Parah, Warga dan Perusahaan Gotong Royong
“Karena ruas ini strategis, menghubungkan Mahulu ke wilayah bagian bawah dan juga terkoneksi ke arah IKN,” klaimnya.
Namun rencana percepatan perbaikan jalan tahun ini tidak berjalan optimal. Penurunan anggaran hingga sekitar 25 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya memaksa pemerintah melakukan prioritas ulang pembangunan.
Jika sebelumnya Dinas PUPR-Pera Kaltim dapat mengelola anggaran infrastruktur antara Rp 3,2 triliun hingga Rp 4 triliun, kini dana yang tersedia hanya berada di kisaran Rp800 miliar.
Baca Juga: Jalan Tembusan Sultan Sulaiman-Gerilya Masih Rawan, UPTD Siagakan Alat Berat
Kondisi tersebut berdampak langsung pada penanganan ruas jalan di Kutai Timur–Berau yang tahun ini hanya mampu diperbaiki sepanjang sekitar 3 kilometer.
Aji menyebut strategi selanjutnya diarahkan pada perubahan anggaran maupun peningkatan kapasitas fiskal pada tahun mendatang.
“Selebihnya kami menunggu kondisi anggaran membaik. Semoga di perubahan anggaran atau tahun depan penanganannya bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki