KALTIMPOST.ID, JAKARTA-Kalimantan Timur kini berada di persimpangan jalan dalam upayanya memutus rantai ketergantungan pangan luar daerah.
Melalui program cetak sawah besar-besaran, Benua Etam memasang target tinggi yaitu swasembada. Namun, sebuah pertanyaan besar mengemuka, apakah proyek ini akan menjadi tinta emas sejarah atau justru menyisakan tumpukan masalah baru?
Kegelisahan tersebut dilemparkan langsung oleh Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Fahmi Himawan.
Saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Konstruksi Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kantor DPTPH Kaltim, ia menegaskan pentingnya akurasi dalam eksekusi di lapangan.
"Cetak sejarah atau cetak masalah?" cetus Fahmi di hadapan para pemangku kepentingan, mulai dari staf ahli menteri hingga tim teknis kabupaten/kota.
Baca Juga: Perkuat Hulu Pangan, BI Kaltim Intervensi 1.006,5 Hektare Sawah
Kejar Tayang Sebelum April
Program ini memang bukan proyek santai. Staf Ahli Menteri Pertanian, Tin Latifah, memberikan instruksi tegas bahwa seluruh progres fisik harus rampung pada akhir Maret ini. Waktu yang sempit menjadi musuh utama bagi tim di lapangan.
"Semua kendala harus dicarikan jalan keluar sekarang. Target yang meleset wajib disertai justifikasi detail agar tidak menyumbat progres secara keseluruhan," tegas Tin Latifah dalam rapat yang juga dihadiri perwakilan BWS Samarinda, Dinas PU, hingga Brigade Pangan tersebut.
Tertib Administrasi Jadi Harga Mati
Sisi pengawasan pun diperketat. Inspektur Jenderal Kementan, Bambang, mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari hamparan sawah yang hijau, tetapi juga dari laporan yang bersih.
Baca Juga: Terjerat Korupsi Outsourcing, Bupati Pekalongan Dalih Tak Paham Aturan karena Mantan Musisi
"Kesuksesan CSR ini sepaket, sukses lapangan dan tertib administrasi. Jangan sampai ada celah yang menjadi masalah hukum di kemudian hari," pesan Bambang.
Sebagai bentuk komitmen, Tim Inspektorat III Itjen Kementan akan turun gunung melakukan pengawalan ketat selama sepuluh hari di Kaltim untuk memastikan semua berjalan sesuai rel.
Meski optimisme meluap, Direktur Irigasi LIP, Liferdi, menyoroti sejumlah kerikil tajam. Masalah klasik seperti aksesibilitas lahan yang sulit dan sistem irigasi yang belum mapan masih membayangi beberapa titik pengembangan di Kaltim. Selain itu, ketepatan waktu distribusi sarana dan prasarana (sapras) menjadi krusial.
"Keterlambatan alat atau material bisa menjadi efek domino yang merusak jadwal. Sinergi lintas sektor adalah kunci," ungkap Liferdi.
Baca Juga: Agus Haris Akui Pemkot Bontang Butuh Kritik, Soroti Stunting hingga Pengangguran
Suara Petani dan Lingkungan
Di akar rumput, masyarakat menyambut program ini dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, petani berharap produktivitas meningkat.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai stabilitas ekosistem lokal. Pemerintah pun dituntut melakukan komunikasi dua arah yang lebih intens agar proyek ini tidak hanya menjadi monumen fisik, tetapi benar-benar berkelanjutan bagi ekonomi dan lingkungan Kaltim.
Dengan kerja keras kolektif, Kaltim berharap mimpi swasembada pangan bukan sekadar angan-angan, melainkan sejarah nyata yang bisa dinikmati generasi mendatang.(*)
Editor : Almasrifah