KALTIMPOST.ID, WASHINGTON DC-Eskalasi militer di Timur Tengah mulai memberikan tekanan besar pada dapur pacu pertahanan Amerika Serikat (AS).
Presiden Donald Trump dilaporkan telah melayangkan undangan mendesak kepada para petinggi perusahaan kontraktor militer utama untuk berkumpul di Gedung Putih pada Jumat (6/3/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini bertujuan untuk menuntut percepatan produksi alutsista secara masif dan instan.
Langkah agresif ini diambil setelah Pentagon memberikan sinyal merah terkait menipisnya cadangan persenjataan nasional akibat serangan militer ke Iran serta berbagai operasi tempur lainnya baru-baru ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Reuters, perusahaan raksasa seperti Lockheed Martin dan RTX (induk perusahaan Raytheon) telah masuk dalam daftar undangan resmi.
Meski bersifat sangat tertutup karena menyangkut strategi keamanan nasional, bocoran dari internal menyebutkan bahwa Trump akan menekan industri pertahanan untuk melipatgandakan kapasitas produksi di luar jadwal normal.
Baca Juga: Prabowo Beri Sinyal RI Keluar dari BoP Imbas Eskalasi Serangan Israel-AS ke Iran
Trump sendiri melalui unggahan media sosialnya memberikan isyarat kuat mengenai ambisi militernya.
"Pasokan amunisi AS hampir tak terbatas. Perang bisa dilakukan selamanya dengan kesuksesan penuh hanya dengan mengandalkan stok ini," tulisnya pada Senin lalu.
Lubang Besar Akibat Konflik Iran
Fakta mengejutkan muncul di balik urgensi penguatan stok ini. Konflik di Iran ternyata mengonsumsi rudal jarak jauh dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan total bantuan senjata yang dikirimkan AS ke Ukraina sejak 2022.
Penggunaan rudal jelajah Tomahawk, jet tempur siluman F-35, hingga drone serang sekali pakai dalam operasi di Iran telah menciptakan celah besar pada stok strategis negara.
Kondisi ini mendorong Wakil Menteri Pertahanan, Steve Feinberg, untuk mengajukan anggaran tambahan sebesar USD 50 miliar atau sekitar Rp 844 triliun guna menambal alutsista yang telah habis digunakan.
Sebagai bagian dari solusi, Raytheon telah menyepakati komitmen baru dengan Pentagon untuk menggenjot produksi rudal Tomahawk hingga 1.000 unit per tahun.
Angka ini melonjak tajam dari rencana awal Pentagon yang hanya berniat membeli 57 rudal pada tahun 2026.
Ancaman Daftar Hitam bagi Kontraktor Lamban
Tak hanya soal anggaran, Trump juga mulai "bersih-bersih" di sektor industri pertahanan. Melalui perintah eksekutif yang diteken Januari lalu, pemerintah AS akan menindak tegas kontraktor yang kinerjanya dianggap buruk namun lebih mementingkan pembagian dividen kepada pemegang saham ketimbang prioritas produksi.
Pentagon dikabarkan segera merilis "daftar hitam" perusahaan dengan rapor merah. Kontraktor yang masuk daftar tersebut hanya diberi waktu 15 hari untuk menyerahkan rencana perbaikan.
Jika gagal, mereka terancam sanksi berat mulai dari tindakan hukum hingga pemutusan kontrak sepihak oleh pemerintah Amerika Serikat.(*)
Editor : Almasrifah