KALTIMPOST.ID, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa negara Kuba menjadi agenda berikutnya setelah konflik dengan Iran. Ia bahkan memprediksi pemerintahan komunis di pulau Karibia itu bisa runtuh dalam waktu dekat.
Dalam wawancara melalui telepon dengan CNN pada 6 Maret seperti dikutip dari AFP, Trump mengatakan pemerintah Kuba disebut sangat ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat.
Menurut Trump, saat ini pemerintahannya masih fokus pada konflik yang melibatkan Iran. Namun setelah itu, perhatian Washington disebut akan beralih ke Kuba yang telah lama berada di bawah tekanan kebijakan Amerika Serikat.
Trump juga menunjuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai tokoh utama yang menangani urusan Kuba. Rubio, yang merupakan keturunan imigran Kuba, disebut akan memimpin upaya diplomatik maupun kebijakan terhadap negara tersebut.
Baik Trump maupun Rubio sebelumnya secara terbuka menyatakan keinginan untuk mendorong perubahan pemerintahan di Havana.
Pernyataan itu muncul setelah Washington sebelumnya berupaya menekan pemerintahan mantan presiden Venezuela Nicolás Maduro yang juga menjadi lawan politik Amerika Serikat di kawasan Karibia.
Sementara itu, pejabat urusan Kuba di Departemen Luar Negeri AS, Rob Allison, baru-baru ini melakukan pertemuan dengan perwakilan Gereja Katolik di Havana. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kuasa Usaha Kedutaan Besar AS di Kuba, Mike Hammer.
Dalam pertemuan tersebut dibahas bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat serta kebutuhan perubahan kebijakan untuk memperbaiki kondisi di Kuba.
Sejak Januari 2026, Kuba menghadapi tekanan berat setelah Amerika Serikat memberlakukan blokade energi yang membuat negara itu tidak menerima pengiriman minyak sejak 9 Januari. Kondisi tersebut memperburuk krisis ekonomi yang sudah lama melanda pulau tersebut.
Akibat kekurangan energi, sejumlah maskapai terpaksa mengurangi atau menghentikan penerbangan ke Kuba. Krisis juga memicu pemadaman listrik berkepanjangan serta kelangkaan bahan bakar, obat-obatan, dan pangan.
Pemerintah Kuba menuduh kebijakan Washington bertujuan melumpuhkan perekonomian negara tersebut. Hubungan kedua negara memang telah lama tegang sejak diberlakukannya embargo perdagangan Amerika Serikat terhadap Kuba pada 1962.(*)