KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Insiden tertabraknya pilar Jembatan Mahakam saat proses pengolongan tongkang kembali memicu sorotan. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengingatkan agar kejadian berulang itu tidak berhenti hanya pada hitung-hitungan ganti rugi.
Menurutnya, persoalan ini jauh lebih besar dari sekadar kerusakan fisik. Ada dampak ekonomi jika infrastruktur vital tersebut terus mengalami gangguan.
Ananda menegaskan, jembatan-jembatan yang membentang di atas Sungai Mahakam, seperti Jembatan Mahakam, Jembatan Mahkota, hingga Jembatan Mahulu jalur utama distribusi logistik di Kaltim
Bagi Samarinda, keberadaan jembatan itu bukan sekadar penghubung antarwilayah kota. Tapi juga penopang aktivitas ekonomi masyarakat. “Ini modal vitalnya Kaltim untuk transportasi penghubung dan ekonomi kemasyarakatan. Samarinda menjadi akses penghubung antar kabupaten dan kota. Ini yang harus disadari bersama,” ujar Ananda, Kamis, 12 Maret 2026.
Politikus PDI Perjuangan itu mencontohkan, kejadian di Jembatan Mahulu yang beberapa kali mengalami tabrakan tongkang. Insiden itu bahkan sempat memaksa dilakukan uji dinamis dengan menutup akses jembatan.
Dampaknya langsung terasa. Kendaraan logistik yang biasanya melintas harus memutar jauh dan membuat distribusi barang tersendat. Biaya pengiriman melonjak, sementara aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah ikut melambat.
“Jalur distribusi, jalur logistik, transportasi kita utamanya di situ. Kalau jembatan bermasalah dampaknya banyak. Ekonomi tetap tumbuh, tapi melambat. Distribusi logistik terhambat, ujung-ujungnya inflasi karena harga barang naik,” tegasnya.
Karena itu Ananda meminta pengawasan lebih ketat dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, serta instansi terkait lainnya.
Menurutnya perlu ada penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengolongan kapal secara disiplin, terutama terkait penggunaan kapal pandu seperti escort dan assist.
Baca Juga: Akademisi Unmul Kritik Tata Kelola Sungai Mahakam: Aset Kaltim Ditabrak, Manfaat Ekonomi Nihil
Terutama, soal pengaturan waktu dan pengawasan proses pengolongan yang harus dilakukan dengan kontrol ketat agar potensi kesalahan dapat diminimalkan.
“Infrastruktur ini harus dijaga bersama. Para pengusaha bersama otoritas maritim saya yakin bisa memperbaiki sistem pengamanan yang ada sehingga insiden seperti ini tidak terus berulang,” katanya.
Ananda juga mendorong adanya sanksi yang lebih tegas agar memberikan efek jera. Sehingga insiden tersebut tak melulu dianggap sebagai human error tanpa evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan alur sungai.
DPRD Kaltim, kata dia, akan terus memonitor evaluasi yang dilakukan Pelindo, KSOP, serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). “Harus ada sanksi tegas supaya semua bekerja lebih hati-hati. Bukan hanya penabraknya, tapi sistem pengawasannya juga harus dievaluasi,” pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki