UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Angela Idang Belawan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pengawasan ketat, terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang akan dikerjakan perusahaan berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Mahulu.
Hal tersebut disampaikan Angela usai menerima kunjungan perwakilan perusahaan yang melakukan silaturahmi, sekaligus penyampaian awal terkait rencana kegiatan mereka di Mahulu.
Menurut Angela, perusahaan tersebut berencana mengerjakan proyek PLTA yang lokasinya berada di dua wilayah provinsi, yakni di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dan Kabupaten Mahulu, Kalimantan Timur. “Ini adalah perusahaan yang akan mengerjakan PLTA kita di Mahulu. Sitenya memang berada di dua wilayah, yaitu di Malinau dan di Mahulu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pertemuan yang dilakukan saat ini masih sebatas silaturahmi awal. Untuk presentasi secara lengkap, termasuk sosialisasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat, perusahaan akan kembali melakukannya dalam waktu mendatang.
Angela menyebutkan, kegiatan yang saat ini terlihat di lapangan masih dalam tahap persiapan awal. “Yang mereka lakukan sekarang hanya persiapan awal, seperti pembangunan tempat tinggal pekerja, kantor, dan fasilitas pendukung lainnya. Jadi jumlah pekerjanya juga masih sedikit karena masih tahap awal,” jelasnya.
Namun demikian, Angela mengaku mendengar adanya berbagai spekulasi di masyarakat, terkait kegiatan lain di balik rencana pembangunan PLTA tersebut. Ia menegaskan tidak ingin ada pemanfaatan sumber daya alam, di Mahulu tanpa sepengetahuan pemerintah daerah.
“Membuat PLTA, tapi ada kegiatan lain di balik itu, dari penyampaian mereka sebenarnya itu hanya spekulasi tanpa dasar. Saya menegaskan kepada mereka jangan sampai spekulasi seperti itu terjadi. Saya tidak mau sumber daya alam kita diambil tanpa sepengetahuan kita,” tegasnya.
Untuk memastikan transparansi, Angela juga meminta pihak perusahaan memberikan akses penuh kepada pemerintah daerah, apabila sewaktu-waktu dilakukan peninjauan ke lapangan.
“Saya minta jika kami melakukan peninjauan ke lokasi, jangan dipersulit. Harus diberikan akses sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi dan masyarakat bisa mengetahui bahwa apa yang mereka khawatirkan tidak benar,” katanya.
Baca Juga: Peresmian Bandara Mahulu Ditunda, Bupati Angela: Pemda Menantikan Izin RBU
Selain itu, pemerintah daerah juga meminta perusahaan mempresentasikan legalitas perusahaan, serta izin dari pemerintah pusat terkait status proyek strategis nasional tersebut.
Di sisi lain, Angela menyampaikan bahwa perusahaan juga menerima sejumlah arahan dari Gubernur Kalimantan Timur terkait peningkatan infrastruktur jalan menuju wilayah Boh.
“Pak Gubernur meminta agar jalan dari titik nol sampai sekitar 112 kilometer menuju Boh dapat dikerjakan oleh perusahaan. Walaupun hanya peningkatan jalan, kita tetap bersyukur karena mereka bersedia menangani sepanjang ruas itu,” ucapnya.
Ia berharap ke depan peningkatan jalan tersebut dapat terus ditingkatkan kualitasnya, baik melalui pengaspalan maupun pembangunan rigid sesuai kemampuan perusahaan.
Angela menambahkan, sebelum peletakan batu pertama proyek PLTA yang direncanakan sekitar Juli atau Agustus mendatang, perusahaan akan kembali mempresentasikan rencana kerja mereka secara lebih rinci.
Baca Juga: Kebakaran Tiong Bu’u Mahulu: BPBD Kirim Bantuan Darurat, Ini Kendala Penanganannya
“Mereka akan menjelaskan step by step pekerjaan, progres pembangunan, serta bagaimana pola kerja sama dengan pemerintah pusat. Karena proyek ini merupakan kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah,” bebernya.
Sementara itu, Penanggung Jawab Site PT Tujuan Mulia Makmur (PT TMM), Qin Jia Wen, mengatakan kedatangan pihaknya ke Kantor Bupati Mahulu dalam rangka audiensi sekaligus menjalin silaturahmi dengan pemerintah daerah.
“Hari ini kami datang ke tempat Ibu Bupati hanya untuk silaturahmi dan menyampaikan gambaran sederhana mengenai kegiatan kami,” sebutnya. Ia menambahkan, pihak perusahaan juga menerima sejumlah masukan dari pemerintah daerah, terutama terkait potensi konflik agraria dengan masyarakat di masa mendatang.
Baca Juga: Safari Ramadan di Batu Majang, Bupati Mahulu Ajak Perkuat Kebersamaan dengan Masyarakat
Menurutnya, apabila terdapat persoalan di lapangan, perusahaan telah menyiapkan mekanisme penanganan melalui departemen terkait, agar dapat diselesaikan secara baik bersama masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kalau ke depan ada kemungkinan konflik atau persoalan dengan masyarakat, tentu akan kami sampaikan dan selesaikan melalui departemen yang menangani, sehingga bisa dicari solusi bersama,” tambahnya.
Qin juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, pihak perusahaan belum memulai pekerjaan utama proyek PLTA di lapangan. Aktivitas yang dilakukan masih sebatas persiapan awal.
“Untuk sementara kami belum mulai pekerjaan utama. Kami baru menyiapkan tempat tinggal pekerja, mess, serta kantor di lokasi,” tutupnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki