KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Kabar miring seputar Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan.
Kali ini, bukan karena layanan produk makanan yang diberikan. Melainkan konten visual oleh sebuah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang merupakan pelaksana program MBG, dinilai tidak sensitif.
Dalam video yang beredar di media sosial, mereka menggunakan konten tentang kondisi kemanusiaan di Palestina demi mengangkat citra MBG.
Unggahan akun Threads @kabarmahasiswa.id menjadi pemicu. Dalam postingannya, akun tersebut menyebut konten dari SPPG Sidanegara 02 sebagai salah satu yang terburuk sepanjang 2026.
Konten itu dinilai menampilkan narasi yang dianggap mengeksploitasi penderitaan rakyat Palestina demi kepentingan pencitraan program MBG.
“Tega-teganya menjadikan penderitaan rakyat Palestina sebagai bahan konten,” tulis akun tersebut.
Konten tersebut langsung memancing reaksi luas dari warganet. Banyak yang menilai isu kemanusiaan tidak seharusnya dijadikan alat promosi, apalagi terkait program yang bersumber dari anggaran publik.
Sejumlah komentar bernada kritik hingga sindiran bermunculan. Ada yang menyoroti kualitas pelaksana program, hingga mempertanyakan penggunaan dana negara dalam kegiatan tersebut.
Sebagian lainnya bahkan menyarankan agar bantuan lebih difokuskan langsung kepada pihak yang membutuhkan, termasuk masyarakat terdampak konflik.
Hingga berita ini ditulis, pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi atas viralnya konten tersebut.
BGN Sempat Hentikan Puluhan SPPG
Di tengah polemik ini, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya juga telah mengambil langkah tegas terhadap sejumlah SPPG yang dinilai bermasalah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan setidaknya 62 SPPG dihentikan sementara selama Ramadan 1447 H.
Penutupan dilakukan karena berbagai pelanggaran, mulai dari kualitas menu yang tidak sesuai hingga ketidaksesuaian dengan anggaran yang ditetapkan.
“Yang tidak sesuai standar kami hentikan sementara,” ujarnya.
Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari total lebih dari 25 ribu SPPG yang beroperasi.
Selain kualitas makanan, sejumlah SPPG juga terkendala aspek teknis dan administratif. Di antaranya belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
BGN memastikan penindakan dilakukan bertahap, mulai dari peringatan hingga penutupan sementara. Mitra masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan.
Namun, jika pelanggaran berulang, tidak menutup kemungkinan dilakukan penutupan permanen.
Untuk saat ini, BGN masih mengedepankan pembinaan terhadap para pelaksana program. Langkah hukum disebut sebagai opsi terakhir jika ditemukan penyimpangan anggaran yang terbukti secara hukum.
BGN menegaskan komitmennya untuk memastikan program pemenuhan gizi berjalan sesuai standar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Polemik viral ini kembali menjadi pengingat pentingnya sensitivitas dalam komunikasi publik, terutama ketika menyangkut isu kemanusiaan.(*)
Editor : Thomas Priyandoko