KALTIMPOST.ID, MEMPHIS – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak anggota Partai Republik di Kongres untuk segera meloloskan rancangan undang-undang identitas pemilih, bahkan jika harus bekerja selama masa libur Paskah. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan upaya tersebut dilakukan “demi Yesus”.
Pernyataan itu disampaikan Trump saat menghadiri diskusi meja bundar Memphis Safe Task Force di Memphis, Tennessee, pada 23 Maret 2026.
Trump meminta para senator dari Partai Republik tidak pulang untuk libur Paskah sebelum rancangan undang-undang tersebut disahkan.
Baca Juga: Israel Gempur Beirut Selatan, Klaim Tangkap Dua Anggota Hizbullah
“Saya meminta para senator Republik melakukan itu segera. Anda tidak harus melakukan pemungutan suara cepat. Jangan khawatir soal Paskah atau pulang ke rumah. Bahkan, lakukan yang satu ini untuk Yesus,” kata Trump.
Para anggota Kongres dijadwalkan memasuki masa reses Paskah selama dua pekan mulai akhir pekan ini.
Trump juga mengusulkan agar rancangan undang-undang identitas pemilih dimasukkan dalam kesepakatan anggaran untuk mendanai Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (Department of Homeland Security/DHS).
Departemen tersebut saat ini mengalami penutupan sebagian sejak 13 Februari setelah Partai Demokrat menuntut adanya reformasi dalam kebijakan penegakan imigrasi.
Namun, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, menilai penggabungan RUU identitas pemilih dengan pendanaan DHS tidak realistis.
“Saya kira semua tahu itu tidak realistis,” kata Thune kepada wartawan, merujuk pada kuatnya penolakan di Senat terhadap rancangan undang-undang tersebut.
Ia mengatakan pihaknya lebih berharap ada jalan untuk meloloskan anggaran pendanaan DHS sebelum akhir pekan ini.
Sementara itu, Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, menuduh Trump mencoba menggagalkan negosiasi yang sedang berlangsung.
Dalam pidatonya di Senat, Schumer mengatakan Trump “berusaha menyabotase perundingan dengan menuntut agar pembicaraan dihentikan sampai Kongres meloloskan SAVE Act”.
Perundingan mengenai pendanaan DHS masih menghadapi sejumlah isu sensitif. Partai Demokrat mendorong aturan yang mewajibkan agen Immigration and Customs Enforcement (ICE) memperoleh surat perintah dari pengadilan sebelum memasuki properti pribadi.
Thune mengatakan tuntutan tersebut sulit diselesaikan karena menurutnya petugas harus dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan surat perintah administratif sudah lama menjadi praktik dalam penegakan hukum imigrasi, meskipun biasanya tidak digunakan untuk memaksa masuk ke rumah pribadi.
Thune juga menolak seruan Trump untuk menghapus aturan filibuster di Senat. Aturan tersebut mengharuskan dukungan minimal 60 suara agar sebuah rancangan undang-undang bisa diloloskan.
Baca Juga: Tekanan Global Uji Ketahanan Dunia Usaha di Kaltim
Tanpa aturan tersebut, Partai Republik bisa mengesahkan undang-undang tanpa dukungan dari Partai Demokrat.
Sementara kebuntuan anggaran terus berlangsung, puluhan ribu petugas Administrasi Keamanan Transportasi (Transportation Security Administration/TSA) dilaporkan telah bekerja tanpa gaji selama lima minggu. Kondisi ini membuat sebagian petugas keamanan bandara memilih mengambil cuti sakit atau bahkan mengundurkan diri.
Rancangan undang-undang identitas pemilih yang didorong Trump mengharuskan pemilih menunjukkan bukti kewarganegaraan Amerika Serikat saat mendaftar untuk memilih serta menunjukkan identitas berfoto saat memberikan suara.
Namun rancangan tersebut saat ini belum memiliki dukungan 60 suara yang dibutuhkan untuk mengatasi penolakan dari Partai Demokrat di Senat yang beranggotakan 100 orang. Partai Republik saat ini hanya memiliki 53 kursi di Senat.
Editor : Thomas Priyandoko