KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Tekanan publik agar kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus (AY), diusut tuntas semakin menguat. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mendorong pemerintah segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) independen untuk menjamin transparansi penyelidikan.
Isnur menilai, kehadiran tim independen sangat krusial agar investigasi tidak berhenti pada pelaku lapangan, melainkan mampu menyentuh level komando. Ia merujuk pada model TPF kasus Munir sebagai standar objektifitas.
"Tim independen diperlukan agar segala kemungkinan keterlibatan perintah dari level yang lebih tinggi bisa diungkap secara gamblang," ujar Isnur dikutip Rabu (25/3).
Baca Juga: Kasus Air Keras Andrie Yunus, Kemen HAM Desak Transparansi Total, Jadi Taruhan Kepercayaan Publik
Menurutnya, TPF independen akan memiliki keleluasaan psikologis dan komunikasi yang lebih baik karena tidak terikat oleh struktur lembaga tertentu. Ia juga menyoroti adanya tumpang tindih informasi antara penyelidikan kepolisian dan pengungkapan tersangka oleh pihak militer.
"Ini bukan kasus kriminal biasa. Ini skandal besar sekaligus serangan nyata terhadap pegiat demokrasi dan pembela HAM di Indonesia," tegasnya, menanggapi dugaan keterlibatan oknum aparat dalam insiden tersebut.
Nasib 4 Anggota BAIS TNI
Terkait perkembangan kasus, Markas Besar TNI mengonfirmasi bahwa empat prajurit dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) kini tengah menjalani pemeriksaan intensif. Mereka adalah Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.
Kapuspen TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, menjelaskan bahwa hingga saat ini status hukum keempat personel tersebut masih dalam proses penyidikan oleh Puspom TNI.
"Proses penyidikan terhadap empat personel yang diduga melakukan penganiayaan terhadap saudara AY sedang berjalan. Kami harap semua pihak bersabar menunggu hasilnya," ungkap Aulia dalam keterangan tertulisnya.
Instruksi Tegas Presiden Prabowo
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi keras terkait tragedi yang terjadi pada 12 Maret 2026 tersebut. Prabowo mengutuk keras aksi penyiraman air keras itu dan melabelinya sebagai tindakan terorisme yang biadab.
Baca Juga: Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Diduga Upaya Pembungkaman Suara Kritis
Dalam sebuah diskusi di Hambalang, Jawa Barat, Kepala Negara menjamin bahwa pengusutan akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk menelusuri aktor intelektual di balik serangan tersebut. "Harus diusut sampai ke akarnya. Siapa yang memerintah, siapa yang mendanai. Saya menjamin proses ini akan tuntas," tegas Presiden Prabowo.(*)
Editor : Dwi Puspitarini